KALTIMPOST.ID, BONTANG - Penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Bontang masih jauh dari target hingga akhir triwulan II 2026. Dari target tahun ini sebesar Rp37,109 miliar, realisasinya baru mencapai Rp10,886 miliar atau 29,34 persen.
Kondisi serupa juga terjadi pada Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dari target Rp25,031 miliar, realisasi semester pertama baru Rp8,171 miliar atau 32,64 persen.
Capaian tersebut menjadi perhatian Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang karena masih berada di bawah target penerimaan semester pertama yakni 40 persen.
Baca Juga: HAN ke-42 di Samarinda Disorot, Anak Berkebutuhan Khusus Dinilai Minim Dilibatkan
Kepala Bapenda Bontang Natalia Trisnawati mengatakan rendahnya realisasi opsen PKB dipengaruhi sejumlah faktor. Salah satunya masih tingginya piutang pajak kendaraan bermotor yang belum terselesaikan.
"Kasusnya hampir sama seperti PBB. Masih banyak piutang yang harus diselesaikan sehingga berpengaruh terhadap penerimaan PKB," kata Natalia, Kamis (23/7).
Selain piutang, perubahan mekanisme penghitungan nilai pembayaran PKB yang menjadi kewenangan Samsat turut memengaruhi besaran penerimaan opsen yang diterima pemerintah daerah.
Natalia menjelaskan masih banyak kendaraan berpelat luar daerah yang beroperasi di Kota Bontang, tetapi pembayaran pajaknya dilakukan di daerah asal sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah.
"Seharusnya kendaraan yang memang beroperasi di sini bisa terdata sehingga pembayaran pajaknya dilakukan di daerah," ucapnya.
Persoalan lain ialah belum optimalnya pendataan kendaraan baru yang keluar dari dealer. Banyak kendaraan yang dibeli secara kredit belum dapat dipastikan status kepemilikannya setelah transaksi berlangsung.
"Kami belum mengetahui apakah kendaraan itu masih dimiliki pembeli pertama, sudah dijual atau berpindah tangan. Pendataan seperti ini masih perlu diperkuat," tutur dia.
Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Samsat bersama Bapenda dan Kepolisian melakukan pendataan kendaraan milik aparatur sipil negara (ASN) di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Program serupa juga mulai diterapkan di perusahaan-perusahaan.
Selain pendataan, operasi gabungan bersama Kepolisian terus digelar untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Meski realisasi opsen kendaraan masih rendah, Natalia menegaskan capaian pajak daerah secara keseluruhan hingga triwulan II justru telah mencapai 54,20 persen atau Rp123,03 miliar dari target Rp226,98 miliar.
Baca Juga: Viral! Beruang Nyangkut di Tiang Listrik New Mexico, Sempat Dikira Mati, Begini Keadaannya Sekarang
Sementara realisasi retribusi daerah mencapai 46,16 persen atau Rp59,44 miliar dari target Rp128,76 miliar. Pemerintah optimistis capaian tersebut masih dapat ditingkatkan pada semester kedua melalui optimalisasi pengawasan dan pendataan wajib pajak. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo