KALTIMPOST.ID, BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menargetkan pertumbuhan ekonomi tetap bergerak positif pada 2027, meski kondisi fiskal daerah diproyeksikan lebih ketat. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya dikejar dari sisi angka, tetapi juga diarahkan untuk membuka lapangan kerja, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mengurangi kesenjangan masyarakat.
Pemkot Bontang menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2027 berada pada kisaran 2,01 hingga 3,35 persen. Selain itu, tingkat kemiskinan ditargetkan turun pada rentang 2,88 hingga 3,15 persen.
Baca Juga: Kutim Siap Gelar Pesta Adat Ufah, Tampilkan Ritual dan Tarian Dayak Kayan
Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris mengatakan, indikator lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang ditargetkan berada di kisaran 5,50 hingga 6 persen. Sementara Rasio Gini diproyeksikan berada pada angka 0,300 hingga 0,310.
"Pertumbuhan itu juga harus membuka kesempatan kerja, membantu usaha masyarakat berkembang, dan mengurangi kesenjangan," ujar Agus Haris saat menyampaikan sambutan dalam Rapat Paripurna Ke-13 Masa Persidangan III DPRD Bontang, Selasa (4/8) lalu.
Agus menyebut, sektor industri besar masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian Bontang. Namun, pemerintah tidak ingin ketergantungan terhadap sektor tersebut terus berlanjut, tanpa menghadirkan sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih inklusif.
Baca Juga: Antrean BBM Mengular, Bontang Siapkan Dua SPBU Baru untuk Tambah Titik Layanan
Karena itu, Pemkot Bontang akan mendorong sektor perdagangan dan jasa, UMKM, koperasi, pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian perkotaan, ketahanan pangan, hingga perikanan sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
Arah pembangunan tersebut sejalan dengan tema pembangunan Bontang 2027, yakni “Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Ekonomi Kerakyatan, dan Infrastruktur yang Mendukung Investasi.”
Melalui tema tersebut, pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya dinikmati sektor tertentu, tetapi juga membuka ruang bagi pelaku usaha lokal, pedagang, nelayan, pembudidaya ikan, koperasi, hingga tenaga kerja.
Dalam sektor ketenagakerjaan dan ekonomi kerakyatan, anggaran 2027 akan diarahkan untuk memperkuat pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri, peningkatan keterampilan dan sertifikasi tenaga kerja, penempatan kerja, serta pendampingan UMKM.
Selain itu, pemerintah juga akan mendorong kemudahan perizinan, peningkatan kualitas produk, perluasan pemasaran, hingga akses pembiayaan bagi pelaku usaha agar mampu berkembang dan bersaing.
Sektor pangan dan perikanan turut menjadi perhatian. Dukungan diarahkan pada peningkatan produksi lokal, kelancaran distribusi bahan pangan, bantuan bagi nelayan dan pembudidaya ikan, serta penguatan pengolahan dan pemasaran hasil produksi.
Menurut Agus Haris, keberhasilan APBD 2027 tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat menjadi indikator utama pembangunan.
"Kami ingin agar pertumbuhan ekonomi Bontang tidak hanya terlihat dalam angka, tetapi terasa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat," pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A