BONTANG- Kasus narkoba yang menyeret tenaga honorer di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bontang beberapa hari lalu berbuntut panjang. DPRD mendesak pemeriksaan tak berhenti pada satu orang. Seluruh pegawai, mulai ASN hingga petugas kebersihan, diminta menjalani tes urine.
Desakan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi C DPRD Bontang Muhammad Sahib. Menurutnya, DLH perlu bergerak cepat untuk memastikan kasus tersebut tidak menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba yang lebih luas di lingkungan instansi pemerintah.
Ia meminta Kepala DLH Bontang segera berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Pemeriksaan urine dinilai menjadi langkah konkret untuk memetakan sekaligus memastikan kondisi seluruh personel setelah munculnya kasus tersebut.
“Harus dilakukan. Seperti yang pernah dilaksanakan Damkar ketika ada anggotanya yang terkena kasus, langsung dilakukan tes urine,” kata Sahib, Jumat (7/8/2026).
Pemeriksaan, lanjut dia, tidak boleh hanya menyasar kelompok pegawai tertentu. Seluruh orang yang bekerja di lingkungan DLH harus mendapatkan perlakuan sama, terlepas dari status kepegawaiannya.
Mulai ASN, tenaga honorer, petugas penyapu jalan hingga pekerja pengangkutan sampah, menurut Sahib, perlu masuk dalam pemeriksaan. Langkah tersebut sekaligus diperlukan untuk menjawab kekhawatiran masyarakat bahwa penyalahgunaan narkoba tidak melibatkan personel lain.
“Semua harus diperiksa. Baik honorer maupun ASN. Termasuk tukang sapu dan petugas sampah,” ucapnya.
Sahib menilai keterbukaan DLH dalam menindaklanjuti kasus tersebut juga berpengaruh terhadap kepercayaan publik. Apalagi persoalan narkoba di Bontang dinilainya sudah berada pada taraf mengkhawatirkan.
Ia menyoroti kasus narkoba yang tidak hanya menyentuh kalangan dewasa. Keterlibatan anak di bawah umur dalam peredaran barang haram tersebut menjadi alarm bahwa pemberantasan narkoba membutuhkan tindakan lebih serius.
“Di Bontang ini darurat narkoba. Anak-anak yang usianya masih belasan tahun saja sudah ada yang menjadi pengedar,” tutur dia.
Karena itu, Sahib meminta kepala organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya DLH, tidak bersikap longgar ketika ada pegawai yang tersangkut narkoba. Status sebagai tenaga honorer pun tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan berbeda.
Menurut dia, tindakan tegas diperlukan untuk menunjukkan bahwa lingkungan pemerintahan tidak memberikan ruang bagi penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.
“Kepala dinas harus bertindak tegas. Kita harus menaikkan kembali tingkat kepercayaan masyarakat,” tutup Sahib. (*)
Editor : Ismet Rifani