KALTIMPOST.ID, BONTANG — Persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite di Kota Bontang bakal dibahas lintas instansi. Pemerintah Kota Bontang menjadwalkan rapat bersama DPRD Bontang untuk mengkaji kondisi distribusi hingga ketersediaan kuota BBM bersubsidi tersebut.
Rapat dijadwalkan berlangsung di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bontang, Jumat (28/8) hari ini, sekitar pukul 08.00 Wita.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Bontang Moch Arif Rochman mengatakan, pembahasan belum diarahkan pada satu persoalan tertentu. Pemkot masih akan melihat lebih dahulu aspek yang perlu dikaji dalam pertemuan tersebut.
Baca Juga: Belum Masuk TC, Atlet Samarinda Masih Ditopang Cabor Jelang Porprov Kaltim 2026
“Ya kita lihat dulu apa kita mau kaji ini terkait apa, distribusinya kah, kuotanya kah atau apa,” kata Arif.
Menurut dia, persoalan Pertalite di Bontang tidak hanya berkaitan dengan harga. Kondisi distribusi di tingkat masyarakat juga menjadi perhatian, terutama setelah harga Pertamax berada di kisaran Rp16 ribu per liter.
Arif mengakui, perubahan harga tersebut belum serta-merta membuat kondisi penyaluran Pertalite di lapangan menjadi lebih longgar. Bahkan, masyarakat disebut masih menghadapi keterbatasan mendapatkan BBM melalui jalur pengecer.
“Kalau saya ngobrol dengan Pertamina, sebetulnya ini parahnya sejak Pertamax harganya Rp16.000-an itu. Turun juga enggak terlalu banyak, tetap sama saja,” ucapnya.
Kondisi lain yang menjadi perhatian adalah semakin terbatasnya pengecer Pertalite. Masyarakat yang sebelumnya dapat memperoleh BBM dari pengecer kini disebut lebih sulit menemukan penjual.
“Cuma ini masalahnya di pengecer itu sudah enggak ada, terbatas kalaupun ada,” tutur dia.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Jatim Hari Ini 28 Agustus 2026: 39 Kabupaten/Kota, Surabaya, Malang hingga Sidoarjo
Karena itu, Pemkot Bontang akan melihat lebih jauh pola distribusi Pertalite di lapangan. Pengawasan terhadap penyaluran BBM juga akan menjadi bagian yang perlu diperhatikan.
Arif menyebut kepolisian turut dilibatkan untuk melihat aspek pemantauan distribusi. Pemkot akan menunggu hasil pembahasan bersama pihak terkait sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“Makanya nanti dari Polres kayak apa pemantauannya, kita lihat dulu,” terangnya.
Rapat tersebut juga akan melibatkan DPRD Bontang. Arif menyebut perwakilan dari Komisi A, Komisi B, dan Komisi C DPRD Bontang dijadwalkan hadir dalam pertemuan.
Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi Pertalite di Bontang, termasuk apakah persoalan yang terjadi lebih berkaitan dengan kuota, distribusi, pengawasan, atau faktor lain. (*)
Editor : Ery Supriyadi