KALTIMPOST.ID- Target menekan angka pengangguran di Kota Bontang dipatok lebih agresif. Pemkot Bontang membidik tingkat pengangguran turun hingga 5 persen pada tahun depan, bahkan berharap bisa mendekati nol persen. Job Fair Bontang 2026 menjadi salah satu pintu yang dibuka untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan.
Hari pertama Job Fair Bontang 2026 di Gedung Serba Guna Koperasi Karyawan Pupuk Kaltim, Kelurahan Belimbing, Selasa (1/9/2026), langsung dipadati pencari kerja. Sebanyak 29 perusahaan ambil bagian dengan menawarkan 417 kesempatan kepada masyarakat.
Kepala Bidang Pelatihan Produktivitas dan Penempatan Tenaga Kerja (Lattas dan Penta) Disnaker Kota Bontang, Takdir Mannang, mengatakan kesempatan tersebut tidak seluruhnya berupa lowongan pekerjaan.
Baca Juga: BMKG Catat Kualitas Udara Samarinda Mulai Menurun, Warga Diimbau Gunakan Masker
Dari 417 kesempatan yang tersedia, 278 di antaranya merupakan lowongan kerja. Kemudian 108 kesempatan pemagangan, 16 pelatihan, dan 15 sertifikasi. Program tersebut disiapkan agar pencari kerja tetap memiliki jalur peningkatan kompetensi meski belum langsung mendapatkan pekerjaan.
“Kesempatan meningkatkan keterampilan dan mendapatkan pengalaman kerja juga menjadi bagian yang ditawarkan,” kata Takdir. Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah menekan angka pengangguran. Terlebih, kondisi fiskal daerah saat ini membuat pemerintah harus tetap mencari pola intervensi yang efektif dengan anggaran yang lebih terbatas.
Neni menyebut Job Fair tahun ini melibatkan puluhan perusahaan. Jika setiap perusahaan mampu menyerap puluhan tenaga kerja, jumlah pencari kerja yang memperoleh peluang pekerjaan dapat mencapai lebih dari 1.000 orang.
Baca Juga: Waspada Demam Berdarah! Gunung Telihan Terbanyak Catat Kasus Positif DBD di Bontang
“Kalau satu perusahaan itu ada sekitar 20 saja, berarti ada 1.000 lebih tenaga pencari kerja yang bisa terserap,” ucapnya.
Menurutnya, pemerintah tidak hanya mengandalkan Job Fair. Pemkot Bontang juga mendorong pelatihan, sertifikasi, pemagangan, serta pengembangan kewirausahaan sebagai bagian dari upaya memperluas kesempatan ekonomi masyarakat.
Neni juga menyoroti data pelaku usaha baru di Bontang. Berdasarkan data perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), terdapat 657 Nomor Induk Berusaha (NIB) baru yang diterbitkan sejak Januari hingga Juni 2026.
Menurut Neni, angka tersebut menunjukkan aktivitas kewirausahaan di Bontang tetap tumbuh. Pemegang NIB dinilai tidak seluruhnya masuk kategori pengangguran karena sebagian memilih menciptakan pekerjaan melalui usaha mandiri.
“Kalau saya melihat izin yang dikeluarkan melalui OSS, tahun ini dari Januari sampai Juni sudah ada 657 NIB baru. Artinya, yang melakukan NIB itu ingin berusaha,” tutur dia.
Pemkot Bontang sendiri menargetkan lahirnya sekitar 500 wirausaha baru setiap tahun. Target itu didukung program permodalan dengan bunga nol persen bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usaha.
Di sisi lain, Neni meminta perusahaan di Bontang menjalankan komitmen penyerapan tenaga kerja lokal. Ketentuan tersebut, kata dia, mengamanatkan porsi 75 persen tenaga kerja berasal dari Bontang.
Baca Juga: Karhutla Kubar Merambah 63 Kampung, Pemkab Gandeng TNI-Polri dan Salurkan 100 Ribu Masker
Akses informasi lowongan juga diperkuat melalui aplikasi Teman Naker. Platform tersebut terus diperbarui agar informasi kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan dapat lebih mudah diakses pencari kerja. “Teman Naker ini terus di-update perusahaan yang mencari tenaga kerja dan bisa diakses dengan baik oleh pencari kerja yang ada di Kota Bontang,” terangnya.
Neni mengatakan pemerintah pusat menaruh perhatian terhadap capaian Bontang dalam menekan pengangguran. Ia menyebut angka pengangguran Bontang saat ini berada di kisaran 6,23 persen dan ditargetkan turun menjadi 5 persen tahun depan.
Target itu sekaligus menjadi tantangan bagi Pemkot Bontang di tengah penyesuaian anggaran. Tahun ini, program pelatihan Disnaker disebut hanya dapat mengakomodasi 21 kegiatan. Dengan asumsi satu pelatihan diikuti sekitar 20 peserta, sedikitnya 400 warga tetap berpeluang mendapatkan sertifikat kompetensi.
“Walaupun APBD turun, pelatihan tinggal 21. Kalau satu pelatihan 20 orang, itu sudah 400 orang mendapatkan sertifikat,” sebutnya. Ia pun mendorong perusahaan memperkuat kolaborasi dengan Disnaker. Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja harus diselaraskan dengan kompetensi masyarakat sehingga pelatihan yang diberikan benar-benar menjawab kebutuhan industri.
“Perusahaan yang melakukan kegiatan di Bontang saya minta berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan dan pengangguran,” pungkasnya. (riz)
Editor : Muhammad Rizki