KALTIMPOST.ID, BONTANG - Tumpukan kewajiban PT Laut Bontang Bersinar (LBB) ternyata tak berhenti pada utang kepada Pemerintah Kota Bontang. Saat manajemen melakukan pembenahan, perusahaan juga mendapati sejumlah beban lama mulai dari gaji karyawan, pajak, BPJS hingga kewajiban kepada pihak ketiga.
Komisaris PT Laut Bontang Bersinar (LBB) Joni Muslim mengungkapkan, beban tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan manajemen. Total kewajiban yang dibereskan perusahaan dalam proses penataan mencapai kisaran Rp3 miliar hingga Rp4 miliar, jika digabung dengan kewajiban kepada Pemkot Bontang.
Baca Juga: PT LBB Lunasi Tunggakan ke Pemkot Bontang Rp2 Miliar, Semua Kewajiban Sudah Clear
Joni mengatakan, kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perusahaan belum bisa langsung berbicara mengenai keuntungan bersih. Pendapatan yang diperoleh masih diarahkan untuk menutup sejumlah kewajiban yang merupakan peninggalan periode sebelumnya.
“Ketika kami masuk, kami petakan dulu persoalan-persoalan yang dihadapi LBB, terutama tunggakan dan kewajiban yang harus diselesaikan,” kata Joni, Jumat (4/9/2026).
Salah satu persoalan yang cukup mendesak adalah gaji karyawan. Ketika Direktur LBB yang baru mulai menjalankan tugas pada 2025, terdapat tunggakan gaji sekitar tiga bulan dengan nilai mencapai Rp600 juta.
Baca Juga: Pria 66 Tahun Diamankan Terkait Kebakaran Lahan di Sangatta Selatan
Kondisi tersebut menjadi prioritas manajemen. Pembayaran kepada karyawan didahulukan sebelum perusahaan mengalokasikan dana untuk kebutuhan lainnya.
Selain gaji, terdapat kewajiban pajak yang tertunggak sekitar tiga bulan. Dengan nilai kewajiban sekitar Rp60 juta per bulan, totalnya berada di kisaran Rp180 juta.
Kewajiban terhadap BPJS juga sempat mengalami keterlambatan. Untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, tunggakan disebut berada di kisaran puluhan juta rupiah.
Di sisi lain, utang kepada pihak ketiga juga menjadi bagian dari pembenahan. Joni menyebut kewajiban kepada vendor lokal telah dibayarkan secara bertahap dan kini kondisinya mendekati penyelesaian.
“Untuk utang internal yang kami temukan, hampir 90 persen sudah selesai. Pihak ketiga juga sudah mulai kami cicil dan berjalan. Nilainya satu miliar lebih,” ucapnya.
Pembenahan keuangan dilakukan bersamaan dengan pemangkasan pengeluaran perusahaan. Salah satu pos yang menjadi perhatian adalah perjalanan dinas. Joni menyebut biaya perjalanan dinas berhasil ditekan hingga hampir 80 persen.
Pengeluaran yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan operasional juga dihentikan. Kebijakan tersebut diterapkan untuk menjaga arus kas agar pendapatan perusahaan tidak habis untuk belanja yang tidak mendesak.
Joni menyebut pendapatan LBB secara bulanan berada di kisaran Rp500 juta hingga Rp600 juta, dengan fluktuasi sesuai aktivitas operasional pelabuhan. Namun, angka pendapatan tersebut tidak serta-merta bisa disebut sebagai laba bersih.
Perusahaan masih harus memenuhi kebutuhan operasional, gaji karyawan, serta menyelesaikan kewajiban lama. “Yang kami lihat sekarang bukan sekadar berapa pendapatannya, tetapi bagaimana pendapatan itu bisa dikelola dan disisihkan untuk memenuhi kewajiban perusahaan,” tutur dia.
Ia mengatakan, evaluasi keuangan sebelumnya mencatat kondisi akumulasi perusahaan dari 2022 hingga Maret 2025 masih minus sekitar Rp4 miliar, termasuk berbagai kewajiban yang belum terselesaikan. Karena itu, manajemen tidak ingin buru-buru membagikan hasil usaha sebelum seluruh kondisi keuangan perusahaan benar-benar sehat.
Joni optimistis gambaran kinerja keuangan yang lebih objektif baru akan terlihat dari hasil operasional 2026. Jika kondisi keuangan stabil, LBB diharapkan mulai mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah sekaligus menjaga keberlangsungan perusahaan.
“2026 nanti baru bisa tergambar berapa yang bisa kami sisihkan untuk menjadi bagi hasil,” tandasnya. (*)
Editor : Sukri Sikki