KALTIMPOST.ID, BONTANG - Kota Bontang kembali mencuri perhatian di level nasional. Bukan lewat seremoni semata, melainkan capaian kinerja pelayanan dasar yang berbuah dua gelar Terbaik I sekaligus. Pemkot Bontang memborong penghargaan pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Kalimantan.
Penghargaan tersebut diserahkan dalam kegiatan yang berlangsung di Kota Balikpapan, Kamis (3/9). Bontang dinobatkan sebagai Terbaik I Kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, sekaligus Terbaik I Kategori Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri.
Baca Juga: PT LBB Lunasi Tunggakan ke Pemkot Bontang Rp2 Miliar, Semua Kewajiban Sudah Clear
Tak hanya membawa pulang predikat juara, capaian itu juga mendatangkan insentif. Masing-masing kategori Terbaik I mendapatkan dana apresiasi sebesar Rp2 miliar. Dengan demikian, dua penghargaan yang diraih Bontang bernilai total Rp4 miliar.
Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas kinerja pemerintah daerah dalam memastikan layanan dasar masyarakat berjalan secara efektif. Terutama pada dua sektor yang bersentuhan langsung dengan kualitas hidup warga, yakni kesehatan serta pengelolaan sampah dan lingkungan.
Baca Juga: Bukan Cuma Utang Pemkot, LBB Bereskan Beban Rp3 Miliar: Gaji Karyawan hingga Pajak
Ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Kalimantan diinisiasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan diselenggarakan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Penilaian diarahkan untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah mampu menjalankan program dan kebijakan yang berdampak terhadap kebutuhan masyarakat.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni hadir menerima langsung penghargaan tersebut. Untuk kategori pengelolaan sampah dan lingkungan, penghargaan diserahkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Sementara penghargaan kategori kesehatan diberikan Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus.
Baca Juga: Pemkab Kutai Barat dan Pemprov Kaltim Perkuat Transformasi Digital Lewat PKS Layanan Terintegrasi
Capaian tersebut sekaligus menjadi gambaran bahwa kebijakan pelayanan dasar yang dijalankan Pemkot Bontang mendapat perhatian di tingkat nasional. Pengelolaan anggaran dan program daerah dinilai mampu diarahkan pada sektor yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Namun, Neni tak ingin penghargaan itu berhenti sebagai capaian administratif. Predikat Terbaik I justru dijadikan pemacu untuk memperkuat program yang telah berjalan sekaligus mencari terobosan baru.
Baca Juga: Pria 66 Tahun Diamankan Terkait Kebakaran Lahan di Sangatta Selatan
Menurutnya, pelayanan kesehatan dan pengelolaan lingkungan membutuhkan konsistensi karena menyangkut kebutuhan masyarakat sehari-hari. Karena itu, pemerintah akan menjaga kesinambungan program sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaannya.
“Pemerintah Kota Bontang akan terus berkomitmen meningkatkan pelayanan yang langsung berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu layanan dasar, sehingga capaian ini tentu menjadi dorongan agar pelayanan yang sudah berjalan dapat terus diperbaiki,” kata Neni.
Di sektor lingkungan, Pemkot Bontang juga akan melanjutkan penguatan pengelolaan sampah melalui optimalisasi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST). Program Gerakan Sampahku Itu Tanggung Jawabku (GESIT) turut menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat agar persoalan sampah tidak sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah.
“Begitu juga dengan pengelolaan sampah, dengan TPST dan Gerakan Sampahku Itu Tanggung Jawabku,” ucapnya.
Dua penghargaan tersebut menjadi modal sekaligus tantangan bagi Pemkot Bontang. Sebab, mempertahankan predikat terbaik membutuhkan konsistensi kebijakan, penguatan pelayanan, serta keterlibatan masyarakat.
Terlebih, sektor kesehatan dan lingkungan merupakan dua indikator penting dalam menciptakan kota yang layak huni. Penghargaan dari pemerintah pusat diharapkan tidak hanya menjadi simbol prestasi, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas layanan yang benar-benar dirasakan warga Bontang.
Dengan tambahan dana apresiasi Rp4 miliar, ruang untuk memperkuat program pelayanan dasar juga semakin terbuka. Pemkot Bontang dituntut mampu memastikan penghargaan tersebut berlanjut menjadi manfaat konkret bagi masyarakat. (*)
Editor : Sukri Sikki