KALTIMPOST.ID, BONTANG – Pemkot Bontang terus menggenjot penurunan angka stunting. Dari sekitar 19 persen saat Neni Moerniaeni mulai menjabat sebagai wali kota, prevalensi stunting kini disebut turun menjadi 14,03 persen.
Capaian tersebut belum membuat pemerintah berpuas diri. Target berikutnya dipatok lebih agresif, yakni menurunkan angka stunting hingga satu digit atau di bawah 10 persen.
Target itu disampaikan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni dalam Rapat Paripurna Ke-3 Masa Persidangan I DPRD Bontang, Senin (7/9/2026). Agenda tersebut membahas penyampaian nota keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2026.
Baca Juga: Jalan HM Ardan Berlubang, Tim BRC PUPRK Bontang Bergerak Cepat
Neni menegaskan, penurunan angka stunting harus terus dilanjutkan hingga mencapai target yang ditetapkan pemerintah.
“Target kita tahun akhir tahun ini stunting di satu digit,” kata Neni.
Ia menyebut prevalensi stunting Bontang saat ini berada di angka 14,03 persen. Angka itu menurun dibandingkan sekitar 19 persen pada awal masa kepemimpinannya.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator yang terus didorong melalui penguatan program kesehatan serta intervensi terhadap kelompok yang berisiko mengalami stunting.
Penanganan stunting juga menjadi salah satu sektor yang mendapat perhatian dalam pemanfaatan dana apresiasi dari pemerintah pusat. Bontang sebelumnya meraih predikat Terbaik I kategori Penurunan Tingkat Pengangguran pada Mei 2026.
Atas capaian tersebut, Pemkot Bontang memperoleh dana apresiasi sebesar Rp3 miliar. Dana tersebut telah diadministrasikan dalam struktur Perubahan APBD 2026.
Baca Juga: Pertamina Patra Niaga Cetak Rekor MURI, 8.100 Porsi Dimasak Serentak dengan Bright Gas
Salah satu arah pemanfaatannya ialah penanganan stunting, selain peningkatan sumber daya manusia tenaga kerja dan infrastruktur pelayanan publik.
Tambahan dukungan anggaran itu diharapkan memperkuat program percepatan penurunan stunting. Pemerintah menargetkan angka stunting dapat ditekan hingga di bawah 10 persen.
“Target tahun depan yaitu satu digit di bawah 10 persen,” ucapnya.
Target tersebut menjadi tantangan bagi Pemkot Bontang. Terlebih, kondisi fiskal daerah pada 2026 tengah mengalami penyesuaian. Belanja daerah dalam Rancangan Perubahan APBD turun 5,67 persen.
Meski kemampuan fiskal menurun, Neni menegaskan sektor kesehatan sebagai pelayanan dasar tetap harus dijaga. Penyesuaian anggaran tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pemkot Bontang juga mendapat tambahan dana apresiasi Rp4 miliar dari dua predikat Terbaik I yang diraih pada 3 September 2026. Penghargaan tersebut masing-masing berasal dari kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan serta Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri.
Dari dua penghargaan tersebut, masing-masing memberikan dana apresiasi Rp2 miliar.
Neni menilai berbagai penghargaan dan tambahan dukungan tersebut harus diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya memperkuat intervensi untuk menekan stunting agar target satu digit dapat diwujudkan.
“Selama seluruh perangkat daerah mampu menentukan prioritas, memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan terus menjaga kualitas pelayanan, maka hasil yang baik tetap dapat kita capai,” pungkasnya. (*)
Editor : Ery Supriyadi