KALTIMPOST.ID, BONTANG – Ruang fiskal Kota Bontang tengah menyempit. Namun, kondisi tersebut tidak menghalangi Pemerintah Kota Bontang mencatat sejumlah prestasi sepanjang 2026.
Bontang meraih tiga predikat Terbaik I Regional Kalimantan dalam tiga kategori berbeda. Dari capaian tersebut, pemerintah memperoleh dana apresiasi dengan total Rp7 miliar.
Capaian itu disampaikan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni dalam Rapat Paripurna DPRD Bontang, Senin (7/9/2026), saat menyampaikan nota keuangan Rancangan Perubahan APBD Kota Bontang 2026.
Baca Juga: 15 Ucapan Hari Pamong Praja 2026 Inspiratif dan Penuh Makna, Apresiasi untuk Pengabdi Masyarakat
Neni mengatakan berbagai penghargaan tersebut menjadi bukti keterbatasan fiskal tidak semestinya menghambat pemerintah dalam meningkatkan kinerja.
“Capaian ini menunjukkan bahwa keterbatasan fiskal tidak harus menjadi keterbatasan dalam bekerja,” kata Neni.
Predikat pertama diraih Bontang pada Mei 2026 melalui kategori Penurunan Tingkat Pengangguran. Atas capaian tersebut, pemerintah memperoleh dana apresiasi sebesar Rp3 miliar.
Dana itu telah diadministrasikan dalam struktur Perubahan APBD 2026. Pemanfaatannya diarahkan untuk peningkatan sumber daya manusia tenaga kerja, infrastruktur pelayanan publik, serta penanganan stunting.
Menurut Neni, salah satu instrumen yang mendukung pengendalian tenaga kerja di Bontang ialah Teman Naker. Melalui sistem tersebut, perusahaan diminta memasukkan kebutuhan tenaga kerja sehingga pemerintah dapat mendorong pemenuhan tenaga kerja lokal.
Dua predikat Terbaik I berikutnya diraih pada 3 September 2026. Keduanya berasal dari kategori Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan serta Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri.
Baca Juga: Kemarau Samarinda Makin Panjang, Kadar Klorida Sungai Mahakam Naik, 5 IPA Masuk Kondisi Waspada
Masing-masing kategori memberikan dana apresiasi Rp2 miliar. Dengan demikian, dua penghargaan tersebut menghasilkan tambahan Rp4 miliar bagi Bontang.
Jika digabungkan dengan penghargaan pertama, total dana apresiasi yang diterima Pemkot Bontang sepanjang 2026 mencapai Rp7 miliar.
Neni menyebut capaian tersebut bukan semata hasil kerja pemerintah daerah. Dukungan DPRD, dunia usaha, masyarakat, dan berbagai pihak lainnya turut menjadi bagian penting dari keberhasilan tersebut.
Di tengah penyesuaian APBD 2026, pemerintah tetap menjaga sejumlah indikator belanja wajib. Alokasi fungsi pendidikan dipertahankan sebesar 20,61 persen. Sementara belanja infrastruktur pelayanan publik berada di angka 42,04 persen.
Neni menilai capaian tersebut memperlihatkan pentingnya menentukan prioritas ketika ruang fiskal tidak lagi seleluasa perencanaan awal.
“Selama seluruh perangkat daerah mampu menentukan prioritas, memanfaatkan sumber daya secara optimal, dan terus menjaga kualitas pelayanan, maka hasil yang baik tetap dapat kita capai,” ucapnya.
Dana apresiasi yang diperoleh tidak sekadar menjadi tambahan kas daerah. Pemerintah telah menentukan arah pemanfaatannya untuk mendukung kebutuhan pembangunan, terutama peningkatan kualitas tenaga kerja, pelayanan publik, dan penanganan stunting.
Pemerintah juga menargetkan persoalan stunting terus ditekan hingga berada pada level satu digit. Karena itu, tambahan dukungan anggaran menjadi salah satu modal untuk memperkuat program prioritas tersebut. (*)
Editor : Ery Supriyadi