KALTIMPOST.ID, BONTANG - Pemkot Bontang tak mau membiarkan pembangunan tersandera APBD yang makin ketat. Ketika ruang fiskal menyempit, Wali Kota Bontang Neni Moernaeni menginstruksikan jajaran pemerintahannya memperlebar pintu pendanaan hingga ke pemerintah pusat dan Pemprov Kalimantan Timur.
Baca Juga: KUNDHARA/KP) APBD Bontang 2027 Ketat, Neni Tetap Kunci Lima Proyek Infrastruktur Prioritas
Strategi itu menjadi salah satu bagian penting dalam menghadapi RAPBD Bontang 2027. Pemerintah tidak hanya dituntut menghemat belanja, tetapi juga harus aktif mencari sumber dukungan pembangunan di luar kapasitas APBD.
Neni menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna Penyampaian Nota Keuangan atas Raperda APBD 2027, Sabtu (12/9/2026), di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang.
“Saya bersama Wakil Wali Kota akan terus mengupayakan perluasan sumber pendanaan pembangunan bagi Kota Bontang,” kata Neni.
Baca Juga: Pembangkit Alami Gangguan, Listrik Bontang Dipadamkan Empat Jam Siang Ini
Sejumlah skema pendanaan dibidik. Mulai Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun nonfisik, hibah pemerintah pusat, bantuan keuangan pemerintah provinsi, hingga dana apresiasi atas capaian kinerja daerah.
Pemkot Bontang juga berupaya agar program kementerian dan lembaga dapat dilaksanakan secara langsung di Kota Taman. Program semacam itu tidak seluruhnya masuk dalam struktur APBD, tetapi tetap memberikan dukungan pembangunan kepada masyarakat.
Neni menyebut pengalaman 2026 menunjukkan capaian kinerja pemerintah daerah dapat membuka peluang dukungan fiskal tambahan dari pemerintah pusat.
Karena itu, prestasi pemerintah tidak boleh berhenti sebagai penghargaan. Capaian tersebut harus dimanfaatkan untuk membuka peluang program dan pendanaan baru.
Pesan khusus diberikan kepada seluruh OPD. Neni meminta perangkat daerah lebih aktif membaca peluang pendanaan di luar APBD Bontang.
Baca Juga: Atur Siskamling hingga Sanksi Buang Sampah Sembarangan, Pemkot Balikpapan Godok Raperda Trantibum
OPD diminta menyiapkan data berkualitas, dokumen perencanaan dan teknis yang matang, memenuhi persyaratan DAK, membangun komunikasi dengan kementerian maupun lembaga sesuai bidangnya, serta menangkap program pusat dan provinsi sejak tahap perencanaan.
“Perangkat Daerah harus mampu menyiapkan data yang berkualitas, dokumen perencanaan dan teknis yang matang, serta menangkap peluang program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sejak tahap perencanaan,” ucapnya.
Dengan strategi tersebut, kebijakan fiskal Bontang 2027 berjalan melalui dua jalur. Pertama, menjaga disiplin dan kualitas belanja dalam APBD. Kedua, memperluas sumber dukungan pembiayaan pembangunan dari luar kemampuan fiskal daerah.
Neni menilai pola tersebut penting karena pendapatan Bontang masih sangat bergantung pada transfer. Dari proyeksi pendapatan Rp1,953 triliun, dana transfer mencapai Rp1,534 triliun atau 78,55 persen.
Pemkot pun berharap kombinasi efisiensi dan agresivitas mencari sumber pendanaan bisa menjaga pembangunan Bontang tetap berjalan. (*)
Editor : Sukri Sikki