KALTIMPOST.ID- Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) di Bontang tahun ini harus berjalan dengan anggaran yang jauh lebih ramping dibanding kebutuhan awal. Dari perencanaan sekitar Rp9 miliar, pemerintah hanya memperoleh alokasi sekitar Rp4 miliar lebih.
Kondisi itu membuat jumlah titik penerangan harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Hasilnya, sebanyak 244 titik PJL disiapkan untuk dikerjakan pada 2026. Kabid Prasarana, Sarana, dan Utilitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Bontang Anwar Nurdin mengatakan, angka tersebut sudah menjadi dasar dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyek.
“Pada saat penentuan pagu anggaran itu kami dapat sekitar Rp4 miliar sekian. Dari perencanaannya Rp9 miliar. Ini menyesuaikan kondisi keuangan daerah,” kata Anwar, Rabu (7/10/2026).
Dalam informasi tender, paket Pembangunan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) Kota Bontang memiliki nilai pagu sekitar Rp4,3 miliar. Sementara nilai HPS tercatat sekitar Rp4,299 miliar. Sumber pendanaan proyek berasal dari APBD 2026.
Baca Juga: Dua Bulan Berjibaku Padamkan Karhutla, Ratusan Relawan di Samarinda Jalani Pemeriksaan Kesehatan
Anwar mengatakan, jumlah titik yang dikerjakan bukan berarti berkurang akibat perubahan harga material. Sejak awal, pemerintah memang harus menyesuaikan rencana dengan pagu yang tersedia. “Rp4 miliar itu yang kami tentukan untuk perhitungan HPS,” ucapnya.
Proses pengadaan sendiri sempat berjalan lebih lambat. Salah satu pertimbangannya adalah pemerintah harus melakukan survei harga setelah terjadi kenaikan harga BBM. Setelah survei, perhitungan kembali direviu bersama Inspektorat.
Meski terdapat perubahan harga, Anwar menyebut dampaknya terhadap proyek tidak terlalu besar. Berdasarkan informasi yang diterima timnya, sebagian besar harga material masih relatif sama dengan hasil survei tahun sebelumnya.
“Kalau dilihat, perubahan harganya tidak terlalu berdampak. Dampaknya hanya di beton. Kalau harga material, informasi dari teman-teman masih tetap sama dengan harga survei tahun sebelumnya,” jelasnya.
Baca Juga: Sumbang PAD Ratusan Miliar, Pemkot Samarinda Jamin Kemudahan Izin Usaha Hotel dan Restoran
Dengan anggaran sekitar Rp4,3 miliar tersebut, pembangunan diarahkan untuk menjangkau 15 kelurahan di Bontang. Namun, jumlah titik di setiap wilayah tidak otomatis sama. Sebab, penentuan titik mempertimbangkan sejumlah aspek teknis. Salah satunya kapasitas meteran listrik yang digunakan untuk mengaliri lampu penerangan.
Pemerintah tidak ingin jumlah lampu dipaksakan tanpa melihat kemampuan daya. Jika kapasitas meteran tidak memadai, lampu yang dipasang justru berpotensi mengalami gangguan.
Selain persoalan teknis, kesediaan warga juga menjadi faktor penting. Tim di lapangan masih melakukan finalisasi titik bersama kelurahan. Beberapa lokasi berpotensi dipindahkan apabila warga tidak memberikan izin atau kondisi teknis tidak memungkinkan.
“Kalau ada warga yang tidak bersedia, kita harus cari alternatif lain,” tutur dia. Saat ini proyek telah masuk tahap pelaksanaan dan memiliki masa kontrak hingga Desember 2026. Perkimtan Bontang menargetkan pekerjaan dapat rampung sesuai jadwal.
Pihaknya juga terus mendorong penyedia agar pekerjaan dipercepat. Dengan begitu, manfaat 244 titik PJL dapat segera dirasakan masyarakat di kawasan permukiman. “Harusnya bisa. Tinggal kami pressure ke penyedianya,” pungkas Anwar. (riz)
Editor : Muhammad Rizki