BONTANG – Realisasi pajak daerah Kota Bontang mencapai Rp172,41 miliar hingga 30 September 2026. Angka tersebut setara 75,96 persen dari target sepanjang tahun sebesar Rp226,97 miliar.
Dengan capaian tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bontang masih harus mengejar sekitar Rp54,56 miliar dalam tiga bulan terakhir untuk memenuhi target pajak daerah 2026.
Data tersebut tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA) Bapenda Kota Bontang periode 1 Januari hingga 30 September 2026. Meski belum mencapai target tahunan, realisasi tersebut telah melampaui target kumulatif triwulan III sebesar 75 persen.
Kepala Bapenda Bontang Natalia Trisnawati mengatakan sejumlah jenis pajak bahkan telah melampaui target tahunan.
Baca Juga: Trotoar Jalan Zamrut Bontang Masuk Tahap Akhir, Ditarget Rampung 29 Oktober
“Capaian pajak air tanah dan reklame telah terlampaui targetnya pada tahun ini,” kata Natalia, Kamis (8/10/2026).
Pajak reklame mencatat realisasi Rp1,69 miliar dari target Rp1,2 miliar atau 140,42 persen. Sementara pajak air tanah mencapai Rp12,10 miliar dari target Rp8,66 miliar atau 139,79 persen.
Kinerja positif juga terlihat pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas tenaga listrik. Hingga akhir September, realisasinya mencapai Rp35,01 miliar atau 78,77 persen dari target Rp44,44 miliar.
Di sisi lain, sejumlah sektor masih membutuhkan tambahan penerimaan cukup besar. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) baru terealisasi Rp17,10 miliar dari target Rp37,11 miliar atau 46,09 persen.
PBJT makanan dan/atau minuman juga baru mencapai Rp31,36 miliar atau 74,23 persen dari target Rp42,23 miliar.
Sementara itu, penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) terealisasi Rp135,77 juta dari target Rp200 juta atau 67,88 persen.
Natalia menyebut target MBLB berpotensi tidak tercapai karena aktivitas perusahaan di sektor tersebut sudah tidak berjalan.
“Kalau pajak MBLB itu sepertinya tidak akan terkejar karena sudah tidak ada lagi aktivitas perusahaan terkait dengan sektor tersebut,” ucapnya.
Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), capaian hingga September sudah mendekati target tahunan. Realisasinya mencapai Rp58,46 miliar dari target Rp62,06 miliar atau 94,19 persen.
Bapenda optimistis penerimaan PBB-P2 dapat mencapai target karena relaksasi denda diperpanjang hingga 15 Desember 2026.
“PBB-P2 optimistis tercapai. Apalagi kami perpanjang relaksasi denda hingga 15 Desember mendatang,” tutur Natalia.
Secara keseluruhan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bontang terealisasi Rp173,03 miliar dari anggaran Rp227,48 miliar atau 76,06 persen. Pajak daerah masih menjadi komponen terbesar dalam capaian PAD tersebut.
Memasuki kuartal terakhir 2026, Bapenda masih memiliki waktu tiga bulan untuk mengoptimalkan penerimaan dari sejumlah sektor yang belum mencapai target. Capaian hingga September menjadi dasar evaluasi untuk menentukan pos-pos pajak yang perlu didorong hingga akhir tahun.
Editor : Muhammad Ridhuan