KALTIMPOST.ID, BONTANG - Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi pemerintah daerah. Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menegaskan, inovasi berbasis teknologi harus mampu menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Neni dalam kegiatan Transformasi Digital dan Malam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik serta Komunitas Informasi Masyarakat (KIM), Selasa (10/11/2026), di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.
Menurut Neni, keterbukaan informasi merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Apalagi, hak masyarakat untuk memperoleh informasi telah dijamin melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Baca Juga: Daftar AI Paling Banyak Digunakan Orang Indonesia 2026, ChatGPT Nomor Satu, Gemini Mengejar
“Transformasi publik atau keterbukaan publik itu sebuah keniscayaan. Artinya, sesuatu yang mutlak dan tidak bisa dihindari. Sebagai negara demokrasi, keterbukaan menjadi fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” kata Neni.
Dia mengapresiasi berbagai inovasi yang dikembangkan organisasi perangkat daerah (OPD) di tengah tekanan fiskal dan keterbatasan anggaran. Neni menyebut, Pemkot Bontang berkomitmen mendorong setiap OPD melahirkan minimal lima inovasi.
Dengan jumlah sekitar 30 OPD, target tersebut berpotensi menghasilkan sedikitnya 150 inovasi. Namun, dia mengingatkan agar inovasi tidak sebatas memenuhi tuntutan administrasi maupun mengejar penghargaan.
“Bagaimana inovasi ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat? Ini yang paling penting, bukan sekadar inovasi. Tentunya juga harus berkelanjutan,” ucapnya.
Neni juga menyinggung penilaian inovasi yang disampaikan Pemkot Bontang kepada Kementerian Dalam Negeri. Dari 40 inovasi yang diajukan, seluruhnya memperoleh nilai di atas 70 dengan kategori hijau. Dua inovasi turut ditampilkan dalam proses tersebut, yakni Bapenda Etam dan Pangan Lanting untuk pencegahan serta penanganan stunting.
Baca Juga: 34 Tahun Jadi Guru, Sri Hartati Punya Cara Unik Mengajarkan Matematika agar Murid Tak Takut Belajar
Pada kesempatan itu, Neni juga menyoroti pengembangan Command Center yang baru saja diresmikan. Menurutnya, fasilitas tersebut menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat pengawasan, integrasi data, dan pengambilan kebijakan berbasis informasi aktual.
Command Center dilengkapi Super Apps yang saat ini memiliki enam layanan terintegrasi serta terhubung dengan 63 kamera pengawas atau CCTV yang tersebar di sejumlah titik di Kota Bontang.
Keberadaan CCTV tidak hanya mendukung pemantauan aktivitas perkotaan, tetapi juga memperkuat aspek keamanan masyarakat. Berbagai kejadian, termasuk tindakan vandalisme, dapat dipantau melalui sistem tersebut.
“Ini juga untuk keamanan masyarakat. Ketika kita memasang banyak CCTV di beberapa tempat, kita bisa memonitor aktivitas, termasuk vandalisme dan kejadian lainnya,” tutur dia.
Dia mengakui, pengembangan Command Center dilakukan dengan anggaran terbatas. Pemkot Bontang memanfaatkan perangkat yang sudah tersedia dan melakukan renovasi ruangan tanpa harus membeli seluruh peralatan baru.
Meski demikian, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi penghalang untuk terus berinovasi. Neni menilai, pemanfaatan teknologi yang tepat justru dapat membantu pemerintah bekerja lebih efektif dan responsif.
Salah satu manfaatnya terlihat dari integrasi data stunting. Neni menyebut, berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2025, angka stunting Bontang yang tercatat di kementerian berada di angka 19,5 persen. Sementara itu, berdasarkan pengukuran terbaru melalui kegiatan penimbangan balita serentak, angkanya berada di posisi 14,05 persen.
Baca Juga: Daftar 10 Klub Bola Terkaya MLS 2026: Lionel Messi Bikin Valuasi Inter Miami Tembus Rp22 Triliun
Pemkot Bontang pun menargetkan angka stunting bisa ditekan hingga satu digit pada tahun depan. Selain itu, dasbor Command Center juga memungkinkan kepala daerah memantau perkembangan pendapatan daerah melalui integrasi Bapenda Etam. Data yang ditampilkan menunjukkan realisasi pendapatan telah mencapai lebih dari Rp240 miliar atau sekitar 72,5 persen dari target.
Pemantauan serupa diterapkan pada sektor ketenagakerjaan melalui aplikasi Teman Naker. Sistem tersebut menyajikan informasi pencari kerja berdasarkan periode harian, mingguan, hingga perkembangan terbaru.
“Dengan adanya transformasi digital ini, kita bisa melihat langsung dan mengeksekusi permasalahan. Ketika ada data yang stagnan, kita bisa mengetahui apa penyebabnya dan langkah apa yang harus dilakukan,” terangnya.
Neni berharap integrasi data dan keterbukaan informasi tidak berhenti pada pembangunan aplikasi maupun penyediaan fasilitas teknologi. Seluruh sistem tersebut harus menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan yang tepat sasaran.
Dia juga mengajak seluruh ASN, OPD, masyarakat, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk terus memperkuat kolaborasi. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak bisa dicapai hanya oleh pemerintah tanpa dukungan seluruh elemen.
Neni turut menyampaikan apresiasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang terus mendorong keterbukaan informasi dan transformasi digital di lingkungan Pemkot Bontang.
Dia berharap penganugerahan keterbukaan informasi publik dan KIM dapat menjadi pemacu bagi seluruh OPD serta komunitas informasi masyarakat di tingkat kelurahan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan informasi.
“Selamat dan sukses kepada Diskominfo, selamat kepada para juara. Bagi yang belum mendapatkan penghargaan, silakan diperbaiki ke depannya agar bisa mengungguli yang lain. Kita harus terus berinovasi,” pungkasnya. (*)
Editor : Ery Supriyadi