KALTIMPOST.ID, Menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) diminta untuk menyiapkan cetak biru atau blueprint transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
Arahan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna terakhir yang dilaksanakan di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara (IKN), Jumat (13/9).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan pada Sidang Kabinet Paripurna terakhir itu juga membahas capaian pemerintahan selama sepuluh tahun terakhir, yang dimulai dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, hingga dilanjutkan dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.
Baca Juga: Rencana Jokowi Berkantor di IKN Hingga Akhir Masa Jabatan Berubah, Ini Penjelasannya
Pramono Anung juga menjelaskan bahwa sidang tersebut membahas persiapan transisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ke pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.
“Ini merupakan Sidang Kabinet yang terakhir. Bapak Presiden memberikan arahan untuk para menteri mempersiapkan poin-poin utama yang akan disampaikan kepada publik. Apa yang menjadi capaian selama sepuluh tahun pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Jokowi, baik di periode awal bersama Pak JK maupun periode terakhir dengan Pak Ma’ruf Amin. Poin-poin itu sudah disiapkan, termasuk blueprint untuk transisi pemerintahan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo Subianto,” ujar Pramono di hadapan awak media di Istana Garuda IKN, Jumat (13/9).
Baca Juga: Mau Dua Paspor? Ini Syarat Jadi Warga Negara Ganda Belanda
Pramono Anung juga menyampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna terakhir itu, seluruh Kementerian Koordinator (Kemenko), mulai Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Polhukam), Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), dan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), telah menyusun strategi dan rencana komunikasi.
Untuk menyampaikan capaian pemerintahan kepada masyarakat dalam 1 bulan terakhir ini.
Sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir pada 20 Oktober 2024. “Tadi secara garis besar sudah disiapkan dan disepakati. Sehingga dalam waktu 1 bulan ini, semua capaian pemerintah bisa dikomunikasikan. Dan disampaikan kepada masyarakat secara luas. Hal-hal yang berkaitan dengan Kemenko Polhukam, Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, dan juga Kemenko Marves,” ucapnya.
Baca Juga: Peneliti Prediksi Mega El Nino Bisa Picu Bencana Global seperti Great Dying
Bakal calon gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ini juga merespons mengenai kemungkinan adanya sidang kabinet lain.
Yang akan dilaksanakan Presiden Joko Widodo sebelum 20 Oktober 2024. Di mana, Pramono Anung menegaskan bahwa Sidang Kabinet Paripurna yang dilaksanakan Jumat (13/9), merupakan Sidang Kabinet Paripurna yang terakhir.
Namun, dia menyebut tidak menutup kemungkinan akan ada Rapat Terbatas jika diperlukan. “Kalau ada Rapat Terbatas masih mungkin. Tapi kalau Sidang Kabinet Paripurna ini adalah Sidang Kabinet Paripurna terakhir. Dan tadi juga yang juga menjadi arahan baik oleh Bapak Presiden yang sekarang, Pak Jokowi maupun Presiden Terpilih, Pak Prabowo dalam waktu dekat ini beberapa menteri akan dikoordinasikan untuk memperdalam. Baik yang sudah menjadi keputusan dalam Sidang Kabinet Paripurna pada hari ini (kemarin),” katanya.
Pramono Anung juga menyampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna terakhir tersebut, baik Presiden Joko Widodo maupun Presiden Terpilih Prabowo Subianto menekan banyak hal. Termasuk isu strategis terkini, yang tidak dapat disampaikannya di ruang publik.
Akan tetapi, bahwa fokus utama dalam satu bulan terakhir masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin adalah menyelesaikan tugas-tugas yang masih tertunda.
Terutama terkait Proyek Strategis Nasional (PSN), transfer daerah, serta menjaga stabilitas ekonomi agar pertumbuhan tetap di atas 5 persen, serta menjadi inflasi tetap terkendali.
“Yang paling utama adalah yang menjadi pending matters dari PR-PR (Pekerjaan Rumah) yang ada. Terutama hal yang menyangkut PSN (Proyek Strategis Nasional). Kemudian hal yang menyangkut transfer daerah. Hal yang menyangkut dengan menjaga ekonomi dalam transisi ini tetap bisa tumbuh di atas 5 (persen), dan juga inflasi tetap terjaga,” pungkas dia. (*)
Editor : Dwi Puspitarini