NUSANTARA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan kesiapan dan konsistensi pembangunan ibu kota baru melalui pemaparan komprehensif di hadapan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dalam kunjungan kerja yang berlangsung pada 19–20 November 2025 di Multifunction Hall Kemenko 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Kunjungan Banggar DPR RI tersebut menjadi momentum penting bagi Otorita IKN untuk menyampaikan progres pembangunan secara langsung, sekaligus memperkuat legitimasi pendanaan dan dukungan politik pada fase pembangunan lanjutan.
Selain DPR, kegiatan juga dihadiri Pemprov Kaltim, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta para kepala daerah se-Kaltim.
Dalam paparannya, Otorita IKN menjabarkan perkembangan pembangunan IKN tahap kedua yang kini berfokus pada kawasan legislatif dan yudikatif. Pekerjaan terbagi dalam tiga batch. Batch 1 (2025), yang merupakan kontrak tahun tunggal, telah mencapai progres konstruksi rata-rata 76 persen per 10 November 2025.
Batch 2 (2025–2027) tengah memasuki fase kontrak dengan penyedia jasa, di mana 3 paket fisik dan 6 paket manajemen konstruksi telah resmi terkontrak. Terakhir, Batch 3 (2026–2028) sedang dipersiapkan untuk proses tender.
Pada aspek pendanaan, Otorita IKN menjelaskan bahwa pembangunan IKN dijalankan melalui kombinasi pembiayaan APBN, skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta investasi swasta murni.
Per 10 November 2025, tercatat 17 calon pemrakarsa KPBU dengan estimasi nilai investasi mencapai Rp158,73 triliun, mencakup pengembangan hunian, jaringan jalan, hingga Multi Utility Tunnel (MUT). Selain itu, 50 investor swasta telah menandatangani kerja sama di sektor pendidikan, kesehatan, komersial, perbankan, dan residensial dengan total nilai sekitar Rp66 triliun.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menegaskan, bahwa arah pembangunan IKN berjalan sejalan dengan mandat nasional sebagaimana tertuang dalam Perpres 79/2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025.
“Perpres 79/2025 menambah percaya diri kami bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut. Presiden Prabowo Subianto juga telah menyetujui anggaran pembangunan IKN untuk periode 2025–2029 sebesar Rp48,8 triliun,” ujar Basuki.
Di sisi legislatif, dukungan juga kembali ditegaskan oleh Ketua Delegasi sekaligus Wakil Ketua Banggar DPR RI, Syarief Abdullah. “Kehadiran kami yang lengkap adalah bukti nyata komitmen DPR RI untuk mendorong percepatan pembangunan IKN sebagai Ibu Kota Negara,” tegasnya.
Sementara itu, Sekprov Kaltim Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa pembangunan IKN telah memberi efek langsung pada ekonomi daerah. Ia menyebut bahwa dalam dua tahun pertama pembangunan, pertumbuhan ekonomi Kaltim sempat mencapai 7 persen. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, IKN diharapkan tumbuh sebagai pusat baru pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pelayanan publik di Indonesia. (adv/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan