KALTIMPOST.ID,IKN-Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) secara resmi mengawali fase krusial pembangunan dengan menandatangani enam paket kontrak pengawasan (supervisi) infrastruktur strategis.
Langkah ini menjadi fondasi penting dalam penyiapan area legislatif dan yudikatif, sekaligus mempercepat target transformasi Nusantara menjadi Ibu Kota Politik pada tahun 2028.
Sekretaris Otorita IKN, Bimo Adi Nursanthyasto, menekankan bahwa profesionalisme adalah harga mati. Ia memberikan peringatan keras mengenai kepatuhan kontrak zero tolerance. Tidak boleh ada perubahan spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak.
Baca Juga: Live Score Timnas Futsal Indonesia vs Malaysia di SEA Games 2025 Sore Ini, 18 Desember
Sanksi tegas jika ditemukan deviasi atau penyimpangan melebihi 10%, OIKN tidak segan untuk melakukan pemutusan kontrak (terminasi).
Digitalisasi pengawasan akan dilakukan secara ketat melalui sistem kehadiran digital bagi personel di lapangan.
Baca Juga: Potret Awal IKN, BPS Ungkap Ratusan Rumah Tangga Belum Punya Fasilitas Buang Air Besar
Hingga Desember 2025, OIKN mencatatkan progres administratif yang signifikan. Dari total 28 paket pekerjaan untuk tahap II (2025–2028), sebanyak 26 paket telah resmi dikontrakkan, yang terdiri dari 14 proyek fisik dan 12 proyek manajemen konstruksi atau supervisi.
Kawasan Legislatif oleh PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero), PT Formasi Empat Polaselaras Konsultan, PT Aksara Karya Konsultan durasi pekerjaan Desember 2025-Oktober 2027.
Kawasan Yudikatif oleh PT Perentjana Djaja, PT Disiplan Consult durasi pekerjaan Desember 2025- Desember 2027.
Jalan Kawasan Pendukung oleh PT Formasi Empat Polaselaras Konsultan, PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero), PT Pola Teknik Konsultan durasi pekerjaan Desember 2025-Desember 2027.
Embung 1B oleh PT Rayakonsult, PT Caturbina Guna Persada durasi pekerjaan Desember 2025-November 2027,
Baca Juga: PLN Perkuat Jaringan, BESS 8 MW Jaga Stabilitas Daya di IKN
Embung 1C oleh PT Mitra Utama Kenzo, PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), PT Antusias Raya durasi pekerjaan Desember 2025-November 2027.
Kolam Retensi oleh PT Rayakonsult, PT Hilmy Anugerah, PT Caturbina Guna Persada durasi pekerjaan Desember 2025-November 2027.
Penugasan para konsultan pengawas ini bertujuan untuk memastikan setiap detail pembangunan memenuhi standar kualitas tinggi, akuntabilitas anggaran, dan ketepatan jadwal. Hal ini selaras dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.
Bimo menambahkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi kunci agar IKN tidak hanya menjadi pusat pemerintahan yang modern dan tangguh, tetapi juga mampu menjadi solusi bagi kebutuhan bangsa di masa depan.(*)
Editor : Hernawati