Utama Samarinda Balikpapan Kaltim Nasional Piala Dunia 2026 Olahraga Bisnis Lifestyle Opini Sosbis Hiburan

Membangun Nusantara dari Data, PPIKN 2025 Jadi Fondasi Kebijakan Inklusif di Ibu Kota Baru

Ari Arief • Selasa, 23 Desember 2025 | 19:30 WIB

DATA: Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono menerima dokumen pendataan penduduk IKN dari BPS Pusat.
DATA: Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono menerima dokumen pendataan penduduk IKN dari BPS Pusat.

KALTIMPOST.ID,IKN-Keberhasilan pembangunan dan pengendalian Ibu Kota Nusantara (IKN) sangat bergantung pada ketersediaan basis data kependudukan yang mutakhir dan komprehensif.

Data yang valid menjadi kunci agar kebijakan yang diambil pemerintah lebih inklusif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Otorita IKN bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) telah menuntaskan program Pendataan Penduduk Ibu Kota Nusantara (PPIKN) Tahun 2025.

Hasil kerja sama ini secara resmi diserahkan kepada Otorita IKN di Kantor BPS RI, Jakarta Pusat, Senin (15/12/2025).

Baca Juga: IKN Kini Jadi Laboratorium Robotika Terbesar bagi Generasi Muda

Proyek besar ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman terkait pengembangan informasi statistik di wilayah IKN.

Pelaksanaannya melibatkan 856 personel lapangan yang diprioritaskan berasal dari warga lokal.

Rangkaian kegiatan dimulai sejak Mei 2025 melalui tahap pelatihan, dilanjutkan verifikasi lapangan pada Juli hingga Agustus, serta proses evaluasi data yang rampung pada November 2025.

Baca Juga: Terpikat Progres IKN, Belgia Jajaki Kolaborasi Strategis di Kawasan Diplomatik

Berdasarkan hasil PPIKN 2025, tercatat total penduduk di wilayah IKN mencapai 147.427 jiwa yang tersebar dalam 43.293 rumah tangga.

Konsentrasi penduduk tertinggi ditemukan di wilayah Desa Samboja Kuala, Muara Jawa Pesisir, Muara Jawa Ulu, serta Telemow.

Beberapa poin penting dari struktur kependudukan IKN meliputi bonus demografi penduduk didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun). Dominasi generasi muda hampir 50% warga IKN berasal dari Generasi Z dan Milenial.

Rasio ketergantungan berada di angka 47,25, yang menunjukkan beban tanggungan penduduk produktif terhadap non-produktif masih tergolong ideal.

Pemanfaatan data berbasis geotag PPIKN 2025 tidak hanya mencatat jumlah jiwa, tetapi juga detail mengenai tingkat pendidikan, migrasi, bahasa, hingga kondisi hunian. Seluruh data tersebut dilengkapi dengan geotagging posisi rumah tangga.

Baca Juga: Bukan Sekadar Pemerintahan, IKN Dirancang Jadi Surga UMKM dan Investasi Hijau

Dengan koordinat lokasi yang presisi, pemerintah dapat mengintervensi program secara lebih efektif, seperti penyaluran bantuan layanan dasar, penyediaan rumah layak huni, hingga perlindungan bagi kelompok rentan.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa PPIKN merupakan sensus menyeluruh, bukan sekadar survei sampel.

"Kerja sama ini adalah bukti komitmen kami dalam membangun IKN berdasarkan data fundamental. Semua warga dicatat tanpa terkecuali, termasuk saya sendiri. Ini akan menjadi rujukan utama dalam setiap tahap pembangunan Nusantara ke depan," tegas Basuki.

Melalui data yang sahih ini, Otorita IKN optimistis dapat membangun Nusantara sebagai kota masa depan yang adaptif dan mampu memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakatnya.(*)

Editor : Dwi Puspitarini
#nusantara #warga #IKN #kebijakan inklusif #penduduk #bps #PPIKN 2025