KALTIMPOST.ID,IKN-Komitmen Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terhadap keberlanjutan Ibu Kota Nusantara (IKN) dipertegas melalui penetapan alokasi APBN 2026 sebesar Rp 6,26 triliun. Angka ini menunjukkan tren kenaikan dibandingkan 2025 yang hanya dianggarkan Rp 4,7 triliun, meskipun secara akumulatif masih jauh lebih rendah daripada belanja besar pada 2023 (Rp 27 triliun) dan 2024 (Rp 43,3 triliun).
Sejumlah keterangan yang diperoleh media ini, dana sebesar Rp 6,26 triliun tersebut rencananya akan difokuskan pada dua sektor utama. Pertama, pengembangan kawasan strategis Rp 5,71 triliun, dan dukungan manajemen Rp 553 miliar.
Sebelumnya, Otorita IKN (OIKN) sempat mengusulkan dana tambahan mencapai Rp 14,92 triliun agar total anggaran menyentuh angka Rp 21,18 triliun. Namun, usulan ekspansi anggaran tersebut tidak mendapat restu dari Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Baca Juga: Prabowo Ingin Sinkronisasi Tiga Pilar Negara Segera Berkantor di IKN
Sementara itu, pada Senin (12/1/2026), Presiden Prabowo melakukan kunjungan kerja kali pertama ke IKN sejak ia dilantik sebagai presiden. Selain meresmikan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan, Presiden menyempatkan diri menginap di kawasan IKN di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) untuk meninjau progres secara langsung.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang menyertai kunjungan ke IKN, mengungkapkan bahwa dalam peninjauan tersebut, Presiden memberikan beberapa catatan penting terkait. Yaitu, koreksi desain dengan penyesuaian tampilan arsitektur bangunan.
Koreksi lainnya, kata dia, adalah fungsi bangunan dengan cara optimalisasi penggunaan fasilitas yang telah dibangun. Berikutnya Adalah perbaikan berkelanjutan yang merupakan instruksi khusus kepada OIKN dan Kementerian PU untuk menyempurnakan infrastruktur yang ada.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya akselerasi pembangunan, khususnya untuk kompleks perkantoran lembaga legislatif dan yudikatif. Berdasarkan laporan Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, pemerintah menargetkan seluruh fasilitas pendukung utama bagi lembaga-lembaga tinggi negara tersebut dapat rampung sepenuhnya pada 2028.(*)
Editor : Thomas Priyandoko