KALTIMPOST.ID,BOGOR-Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada seluruh kepala daerah di Indonesia untuk segera membenahi estetika ruang publik.
Hal ini disampaikan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).
Dalam arahannya, Presiden menyatakan keresahannya terhadap banyaknya spanduk dan baliho iklan yang tidak tertata di sepanjang ruas jalan di berbagai daerah. Prabowo menilai kondisi tersebut merusak pemandangan dan memberikan kesan semrawut bagi wajah Indonesia.
"Indonesia harus terlihat asri dan rapi. Saya minta semua kepala daerah menertibkan spanduk-spanduk iklan yang berseliweran," tegas Prabowo di hadapan ribuan pejabat daerah.
Baca Juga: Pikat Kampus Elite Amerika Serikat, IKN Jadi Laboratorium Global untuk Kota Masa Depan Hijau
Selain masalah atribut iklan, Presiden juga menyinggung masalah kabel listrik yang menggantung tidak beraturan di sepanjang jalan. Menurutnya, hal ini menjadi keluhan para turis mancanegara yang menginginkan keindahan visual tanpa gangguan polusi mata.
Sentil Kondisi IKN hingga Kalimantan
Secara khusus, Prabowo menceritakan pengalamannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur. Ia mengaku prihatin melihat banyaknya spanduk yang terpasang serampangan di sepanjang jalan Balikpapan dan Samarinda.
Bahkan, Ibu Kota Nusantara (IKN) yang merupakan simbol masa depan bangsa pun tak luput dari pengamatannya terkait masalah pemasangan spanduk yang tidak diatur dengan baik.
Rakornas 2026 bertajuk "Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045" ini diikuti oleh 4.487 peserta. Para peserta terdiri dari menteri kabinet, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, hingga jajaran forkopimda seluruh Indonesia.
Baca Juga: Otorita IKN Rilis Buku Tahap I dan Umumkan Jawara Sayembara Desain Pusat Kebudayaan
Selain masalah tata kota, agenda utama forum ini adalah evaluasi kinerja 2025. Presiden menyampaikan catatan kritis atas jalannya pemerintahan sepanjang tahun lalu. Strategi 2026 memperkuat hubungan koordinasi pusat dan daerah agar program prioritas berjalan sinkron.
Selain itu, program strategis mengenai swasembada pangan, kemandirian energi, Koperasi Desa Merah Putih, hingga program Makan Bergizi Gratis.
Kemendagri juga menghadirkan sejumlah narasumber dari Kabinet Merah Putih, termasuk pimpinan TNI, Polri, Kejaksaan, hingga KPK. Hal ini dilakukan untuk memastikan pengamanan dan penegakan hukum berjalan efektif demi mendukung transparansi program kerakyatan yang berkelanjutan.(*)
Editor : Hernawati