KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Hilirisasi sawit yang digadang-gadang menjadi masa depan ekonomi Kalimantan Timur dinilai belum berjalan optimal. Pelaku usaha menilai sejumlah kebijakan daerah dan tata ruang masih menghambat investasi serta aktivitas di lapangan.
Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kaltim Dedi Aspian Nur menyampaikan langsung keresahan pelaku usaha.
“Kami mempertanyakan arah hilirisasi ke depan. Selain itu, juga salah satu PR lama yang belum tuntas adalah Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Kegiatan Pengangkutan Batu Bara dan Kelapa Sawit. Itu bagaiaman? Baik hilirisasi dan perda itu progresnya sangat lambat,” ujarnya.
Dedi juga menyoroti efek kebijakan lain yang berdampak langsung ke petani dan perusahaan. “Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) membuat situasi menjadi dilematis. Ada perubahan tata ruang yang menyebabkan penyitaan lahan petani dan perusahaan cukup besar di Kaltim. Ini pasti berpengaruh pada kinerja sektor perkebunan sawit,” katanya.
Menanggapi hal itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim Edih Mulyadi menegaskan bahwa pemerintah mendorong hilirisasi untuk memperkuat nilai tambah di daerah. “Pemerintah sangat mendukung hilirisasi karena menjadi harapan untuk memperkuat perekonomian Kaltim,” jelasnya.
Namun, Edih juga mengakui bahwa aturan seperti Perda 10/2012 memiliki dilema tersendiri. “Perda itu dibuat untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan bersama. Tapi, pengaturannya memang sedang dikaji ulang agar pelaksanaannya tidak menghambat dunia usaha,” katanya.
Dia menambahkan, pengelolaan lintas kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten masih menjadi pekerjaan rumah. “Saat ini sedang dibahas bagaimana pengelolaannya ke depan agar tetap memperhatikan kepentingan semua pihak,” ujar Edih.
Deputi Bank Indonesia Kaltim Bayuadi Herdiyanto menambahkan, dari sisi makro, penguatan industri hilir sawit juga sejalan dengan agenda diversifikasi ekonomi daerah. “Dengan hilirisasi, nilai tambah dan stabilitas ekonomi bisa lebih terjaga, apalagi di tengah fluktuasi harga CPO global,” ujarnya.
Forum diseminasi informasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) itu merekomendasikan percepatan sinkronisasi tata ruang dan revisi aturan yang dianggap menghambat logistik hasil perkebunan. Dedi berharap, kebijakan pemerintah ke depan bisa lebih berpihak pada penguatan hilirisasi sawit di daerah. (*)
Editor : Sukri Sikki