KALTIMPOST.ID,KALTIM -Provinsi Kaltim menghadapi paradoks fiskal yang semakin mencolok di mana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) daerah tersebut melonjak signifikan. Per September 2025, SiLPA Kaltim tercatat membengkak Rp 9,96 triliun, meningkat tajam sebesar 16,93%.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPb) Kaltim, Edih Mulyadi, menyoroti fenomena ini.
Menurutnya, surplus anggaran daerah juga ikut terkerek naik 13,77% mencapai Rp 6,41 triliun. Peningkatan ini terjadi bersamaan dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) daerah yang membaik hingga 47,52%.
Berbeda dengan kelebihan kas yang luar biasa, sejumlah program pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah provinsi justru berjalan tertatih-tatih dan jauh dari pencapaian ideal.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan implementasi program ini masih terbatas. Baru terdapat 81 Satuan Pendidikan Pelaksana dan 151 pemasok (supplier) yang melayani 235.285 penerima manfaat, angka ini masih minim jika dibandingkan target mencakup keseluruhan.
Baca Juga: Harga TBS Sawit Kaltim Anjlok Lagi, Petani Makin Tertekan di Tengah Turunnya Harga CPO
Fasilitas perumahan melalui Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hanya mampu menjangkau 9 lokasi dengan 1.674 unit rumah senilai Rp 304,6 miliar. Capaian ini dinilai sangat moderat mengingat Kaltim memiliki populasi 3,8 juta jiwa yang membutuhkan hunian layak.
Sektor pendidikan melalui upaya revitalisasi sekolah baru terealisasi 23 dari 29 sasaran. Apalagi Program Sekolah Rakyat hanya mampu mencapai 2 dari 5 sekolah yang direncanakan. Begitu pula dengan SMA Unggul Garuda yang dicanangkan sebagai pendidikan unggulan, baru beroperasi 1 dari 20 target.
Ketahanan pangan melalui orogram ini menunjukkan penyerapan anggaran yang rendah. Dari total pagu Rp 352 miliar, anggaran yang terserap baru mencapai Rp 156 miliar atau 44,32%.
Meskipun banyak sektor yang menunjukkan kinerja yang mengecewakan, sektor kesehatan justru menunjukkan tren yang positif. Serapan anggaran Kementerian Kesehatan di Kaltim mencapai Rp73,88 miliar, tumbuh 13,67% secara tahunan ( year-on-year/yoy ).
Baca Juga: PUPR-Pera Kaltim Pacu Pekerjaan Infrastruktur, Tekan SiLPA di Akhir Tahun 2025
Sorotan khusus tahun 2025 adalah pembentukan satuan kerja baru, yaitu Rumah Sakit Umum Pusat IKN. Satker ini mendapatkan alokasi Rp 76,80 miliar yang difokuskan untuk belanja modal berupa peralatan medis, non-medis, serta perangkat pengolah data.
Edih Mulyadi menambahkan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) juga mendukung sektor ini. “TKD mengalokasikan Rp441,4 miliar untuk DAK Fisik Kesehatan dan DAU Spesifik Kesehatan pada tahun 2025,” jelasnya. Upaya kolektif ini sejalan dengan peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH) Kaltim dari 74,72 tahun (2023) menjadi 75,03 tahun (2024).
Meskipun Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Kesehatan mengalami penurunan dari Rp 251,4 miliar (2024) menjadi Rp 116,9 miliar (2025), komponen Dana Alokasi Umum (DAU) bidang kesehatan justru naik tajam, dari Rp 103,8 miliar menjadi Rp 199,5 miliar.
Baca Juga: TKD Anjlok Jadi Rp3,2 Triliun, TAPD–Banggar Susun Ulang Pendapatan APBD Kaltim 2026
Fenomena menarik terlihat pada program penanganan stunting. Meski anggarannya dipotong drastis sebesar 79,42% dengan serapan hanya Rp 16,78 miliar, hasilnya justru positif: persentase kasus stunting di Kaltim turun dari 10,20% (2023) menjadi 9% (2024).
Namun, Kaltim tetap harus berusaha lebih keras karena angka stuntingnya masih berada di atas rata-rata nasional, yakni 6,1%. Untuk intervensi di tingkat desa, Dana Desa Earmark sebesar Rp 84,0 miliar pada TA 2025 tetap menjadi fokus utama, khususnya untuk sistem pengelolaan air limbah domestik dan program Desa Pangan Aman.
Sementara itu, alokasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk program ini senilai Rp 53,80 miliar (terkontraksi 7,44% yoy), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyalurkan Rp 17,49 miliar (turun 29,90%). (*)
Editor : Uways Alqadrie