BALIKPAPAN — Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim bersama RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Hybrid terkait Holding Pengadaan Obat, Alat Kesehatan (Alkes), dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) Tahun 2026.
Ini sebagai bagian dari proyek perubahan Holding Mahakam RSKD. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas pengadaan, memperkuat konsolidasi perencanaan, serta menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemprov Kaltim.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin. Dalam sambutannya, dia menegaskan pentingnya transformasi sistem pengadaan terpadu sebagai langkah strategis menghadapi dinamika kebutuhan kesehatan masyarakat.
“Kolaborasi antar-institusi menjadi kunci keberhasilan implementasi holding pengadaan 2026,” ucap Jaya.
FGD ini diikuti oleh seluruh direktur rumah sakit di Kaltim, Bidang SDK, Bidang Yankes, serta UPTD Labkes Dinkes Kaltim. Hadir pula Jajaran Manajemen RSKD beserta tim terkait, GP Farmasi Kaltim, serta perwakilan Principle Obat, Alkes, dan BMHP Kaltim.
“Kehadiran lintas sektor ini diharapkan memperkuat sinkronisasi kebutuhan dan ketersediaan logistik kesehatan di daerah,” sambungnya.
Rangkaian kegiatan diawali dengan pemaparan konsep Holding Pengadaan Obat, Alkes dan BMHP Tahun 2026 oleh Plt. Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Ahmad Jais. Paparan mencakup arah kebijakan, ruang lingkup holding, serta strategi penguatan tata kelola perencanaan kebutuhan obat dan alat kesehatan secara terintegrasi.
Selanjutnya, peserta memperoleh penjelasan teknis mengenai mekanisme kontrak payung (framework agreement)/PKS terintegrasi, konsolidasi Rencana Kebutuhan Obat, Alkes dan BMHP (RKO) tahun berjalan, serta pemaparan timeline implementasi holding pengadaan yang disusun untuk memastikan seluruh fasilitas layanan kesehatan dapat melakukan perencanaan lebih akurat dan efisien.
Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan ditutup dengan penandatanganan komitmen kontrak payung, yang menjadi langkah awal menuju implementasi penuh holding pengadaan pada 2026.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Kaltim berharap dapat mewujudkan sistem pengadaan kesehatan yang lebih efektif, transparan dan terkoordinasi, sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan optimal tanpa hambatan ketersediaan obat maupun alat kesehatan. (adv/kpg/rdh)
Editor : Muhammad Ridhuan