KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Kinerja belanja pemerintah di Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan pada triwulan III 2025. Bank Indonesia mencatat, kontraksi belanja pemerintah secara tahunan semakin melandai seiring percepatan realisasi anggaran di tingkat pusat hingga daerah.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kaltim, Budi Widihartanto, menyampaikan bahwa realisasi belanja pemerintah pada triwulan III 2025 tercatat terkontraksi 9,86 persen (yoy). Namun, capaian tersebut jauh membaik dibandingkan triwulan II 2025 yang mengalami kontraksi hingga 22,73 persen (yoy).
“Perbaikan ini terutama didukung oleh membaiknya pertumbuhan seluruh komponen realisasi belanja pemerintah, baik APBN, APBD provinsi, maupun APBD kabupaten/kota,” kata Budi.
Dia menjelaskan, belanja APBD kabupaten/kota telah kembali tumbuh positif sebesar 1,97 persen (yoy), setelah sebelumnya terkontraksi 3,61 persen (yoy). Kondisi tersebut tidak terlepas dari upaya percepatan realisasi belanja melalui berbagai kebijakan.
“Upaya percepatan dilakukan melalui pemanfaatan e-catalog dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala, serta penerapan reward and punishment,” ujarnya.
Dari sisi APBN, perbaikan realisasi belanja terutama ditopang oleh peningkatan Transfer ke Daerah (TKD), khususnya Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik. Kebijakan itu disebut sebagai stimulus pemerintah pusat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, belanja APBD Provinsi Kaltim didorong oleh belanja operasional dan belanja modal, khususnya belanja barang serta pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. “Ini sebagai bagian dari percepatan proses pengadaan yang sebelumnya tertunda akibat kebijakan efisiensi anggaran,” jelas Budi.
Adapun belanja APBD kabupaten/kota ditopang oleh Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur, seiring pembangunan infrastruktur dasar IKN dan optimalisasi pertumbuhan ekonomi daerah. (*)
Editor : Sukri Sikki