KALTIMPOST.ID, KALTIM–Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim memastikan aksi demonstrasi lanjutan untuk mengawal guliran hak angket di DPRD Kaltim tetap berjalan sesuai jadwal.
Massa dijadwalkan kembali turun ke jalan pada Kamis, 21 Mei 2026 mendatang, dengan menyasar dua titik krusial di Ibu Kota Kaltim, Samarinda.
Rencananya, pergerakan massa akan dimulai dengan mendatangi Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim, sebelum bergeser ke Kantor Gubernur Kaltim sebagai titik utama penyampaian aspirasi.
Kepastian ini ditegaskan oleh Humas Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim Lukman Nil Hakim.
Baca Juga: Akademisi UINSI Sebut Hak Angket DPRD Kaltim Tak Butuh Legal Opinion Kejaksaan, Ini Alasannya
Ia menyatakan, rencana aksi tersebut sama sekali tidak surut, meskipun Ketua DPW PAN Kaltim Sigit Alfian (Erwin) telah memberikan klarifikasi mengenai posisi partainya terhadap hak angket di parlemen Karang Paci-sebutan DPRD Kaltim.
"Aksi tanggal 21 Mei tetap lanjut sesuai rencana. Ada dua titik, kemungkinan satu jam di Kejati lalu puncaknya di Kantor Gubernur," kata Lukman kepada media massa di HARRIS Hotel Samarinda, Kamis (14/5/2026).
Lukman menjelaskan, pihaknya terus memelototi dinamika politik lokal, termasuk pernyataan terbaru dari nakhoda PAN Kaltim yang menyebut belum ada keputusan final terkait sikap Fraksi PAN di DPRD Kaltim.
Baca Juga: Hak Angket DPRD Kaltim Terhambat Kuorum, Publik Diminta Awasi Sikap Fraksi
Proses internal partai matahari terbit itu disebutnya masih berjalan sebelum nantinya digodok bersama NasDem selaku fraksi gabungan.
"Alhamdulillah Bang Erwin tadi juga sudah klarifikasi kalau belum ada keputusan final. Artinya masih akan ada pembahasan internal lagi," tambahnya.
Kendati demikian, aliansi menaruh harapan besar agar enam fraksi yang sejak awal berkomitmen mendukung hak angket tidak masuk angin.
Mereka didesak tetap konsisten mengawal proses ini hingga ke meja paripurna. Bagi Lukman, energi penolakan dan dorongan dari publik tidak boleh kendor agar substansi yang diperjuangkan tidak layu di tengah jalan.
"Tekanan publik ini harus terus kita suarakan. Demo akan tetap berjalan sambil mengawal hak angket sampai kapan pun," tegas Lukman.
Langkah turun ke jalan ini, sambung dia, dipicu oleh nihilnya sinyal perbaikan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim atas rentetan persoalan yang memantik sorotan publik belakangan ini.
Alih-alih ada evaluasi mendasar, belakangan justru terus menggelinding temuan-temuan baru yang memperkeruh polemik.
Baca Juga: Syarat Hak Angket Terpenuhi, Nasib Pengawasan Kebijakan Gubernur Kaltim Kini di Tangan Pimpinan DPRD
Kondisi inilah yang mendasari aliansi untuk memasukkan Kantor Kejati Kaltim dalam rute aksi. Massa berniat menyodorkan sejumlah berkas persoalan dan dugaan temuan hukum ke korps adhyaksa tersebut.
Langkah ini diambil agar instansi penegak hukum tidak sekadar menjadi penonton di tengah gaduhnya isu yang beredar.
"Di Kejati nanti kami akan menyampaikan beberapa aspek hukum dan temuan-temuan supaya semua lembaga bergerak. Kejati, kejaksaan negeri, BPK, dan lainnya jangan diam. Ini sudah jadi isu nasional, kalau semuanya diam ya lucu juga," cetus Lukman.
Baca Juga: 214, Hak Angket, dan Alarm Demokrasi di Kaltim
Menutup keterangannya, Lukman mengingatkan bahwa aksi 21 Mei merupakan hak konstitusional warga negara dalam fungsi kontrol terhadap jalannya pemerintahan.
Ia pun menyerukan konsolidasi akbar kepada seluruh elemen masyarakat di Benua Etam untuk merapatkan barisan.
"Saya harap tokoh masyarakat, mahasiswa, pemuda, tokoh agama, tokoh adat sampai emak-emak bisa hadir. Karena menurut kami ini sudah darurat dan harus diperjuangkan bersama," tegasnya. (*)
Editor : Almasrifah