SAMARINDA - Pemprov Kaltim terus bergerak demi memastikan puluhan desa di pedalaman tidak lagi gelap gulita. Sinyal kuat dari gubernuran jelas, Kaltim ingin merdeka dari krisis listrik. Namun, pemprov juga mengingatkan bahwa eksekusi teknis di lapangan sepenuhnya berada di tangan PT PLN (Persero).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kaltim, H. Muhammad Faisal, menjelaskan, posisi pemprov saat ini adalah sebagai fasilitator, sedangkan eksekusinya oleh PLN. "PLN yang akan menyelesaikan gitu. Ya kita tunggulah karena itu bukan kewenangan ya. Pemerintah provinsi hanya bisa memediasi dan menyampaikan, memfasilitasi kepada PLN yang punya kewajiban itu untuk melakukan pemasangan," ujar Faisal saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Selasa (26/5/2026).
Faisal memastikan, data mengenai puluhan desa yang belum tersentuh listrik sudah dikantongi dan diserahkan langsung ke pihak PLN. Dari hasil koordinasi terakhir antara Kepala PLN dan Gubernur, pihak PLN rupanya sudah menyusun peta jalan (roadmap) jangka pendek untuk menuntaskan masalah menahun ini. Targetnya, Kaltim bersih dari desa tanpa listrik pada tahun 2028.
"Data-datanya sudah kita serahkan, tetapi dari ekspos Kepala PLN kepada Pak Gubernur beberapa waktu yang lalu, concept-nya memang 2027, 2028 maksimal itu bebas sudah di Kaltim," imbuh Faisal optimistis.
Meski begitu, Faisal juga meminta masyarakat untuk memahami tantangan di lapangan. Menembus belantara Kalimantan untuk menarik jaringan kabel tentu tidak mudah.
"Ya, jadi kita harus maklumi karena memang luas wilayah kita sangat-sangat luas ya. Luas Kaltim ini sama dengan satu Pulau Jawa, jadi jangan dikira gampang dengan luas wilayah yang benar-benar luas ini," pungkasnya. (Muhammad Taufik/riz)
Editor : Muhammad Rizki