SAMARINDA – Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda mulai mendistribusikan air bersih secara gratis ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan di Kalimantan Timur. Penyaluran dilakukan berdasarkan permintaan masyarakat melalui ketua rukun tetangga (RT) agar bantuan lebih tepat sasaran.
Kepala BWS Kalimantan Timur Andri Rahmanto Wibowo mengatakan mekanisme tersebut sekaligus untuk memastikan air bantuan benar-benar digunakan masyarakat yang membutuhkan. BWS tidak ingin air yang disalurkan secara cuma-cuma justru diperjualbelikan.
“Semua gratis untuk masyarakat. Jangan sampai air yang diberikan secara gratis justru dijual kembali. Air tersebut harus digunakan untuk kebutuhan masyarakat,” kata Andri kepada Kaltim Post, Minggu (23/8).
Salah satu wilayah yang mendapat pasokan air adalah Desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu, Penajam Paser Utara (PPU). Dalam dua hari, 20–21 Agustus, BWS menyalurkan 36 ribu liter air ke sejumlah RT di desa tersebut.
Pada 20 Agustus, sebanyak 16 ribu liter air dikirim ke RT 14 dan RT 16. Bantuan itu diperuntukkan bagi 40 kepala keluarga (KK) atau 109 jiwa.
Sehari berikutnya, distribusi kembali dilakukan dengan volume 20 ribu liter ke RT 15 dan RT 16. Pasokan tersebut memenuhi kebutuhan 60 KK atau sekitar 190 jiwa.
Baca Juga: Kekeringan Mahakam Mengancam Akses Air Bersih dan Kesehatan
Air bersih berasal dari Sumur Air Baku Gunung Intan dan diangkut menggunakan mobil tangki berkapasitas 4.000 liter. Dengan kapasitas tersebut, kendaraan harus beberapa kali bolak-balik untuk memenuhi kebutuhan warga.
Dalam proses distribusi, BWS berkoordinasi dengan Tim UPI DIR Sebakung, kepala dusun, ketua RT, dan masyarakat setempat. Mobil tangki juga disiagakan di lokasi terdekat untuk mengantisipasi adanya permintaan lanjutan.
Gunung Intan bukan satu-satunya wilayah yang menghadapi keterbatasan air. BWS juga melakukan distribusi air ke sejumlah wilayah lain, di antaranya Sepaku, Sebakung, dan Sotek.
Petani Diminta Hitung Waktu Tanam
Dampak kemarau tidak hanya dirasakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Sektor pertanian juga menghadapi ancaman kekurangan air, terutama bagi tanaman yang sudah terlanjur ditanam.
BWS membantu mengurangi risiko tanaman mengalami kerusakan dengan menyediakan pompa air. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pertanian di Kutai Kartanegara.
Namun, untuk musim tanam berikutnya, BWS meminta petani lebih memperhitungkan kondisi ketersediaan air. Waktu tanam perlu disesuaikan dengan kondisi musim karena hujan diperkirakan baru mulai turun sekitar Oktober atau November.
Andri menegaskan, imbauan tersebut bukan bentuk larangan bagi petani untuk bercocok tanam. Pemerintah justru ingin mencegah petani mengalami kerugian ketika modal sudah dikeluarkan, tetapi tanaman gagal tumbuh karena kekurangan air.
“Bukan berarti kita melarang petani bertanam, tetapi kasihan kalau mereka sudah investasi bibit, pupuk, dan mengolah tanah, kemudian ternyata tidak ada air,” ujarnya.
Di tengah kondisi kemarau, BWS memastikan bantuan air bagi masyarakat tetap tidak dipungut biaya. Warga yang membutuhkan dapat menyampaikan permintaan melalui ketua RT untuk kemudian diteruskan kepada BWS.
Dengan pola tersebut, distribusi air diarahkan berdasarkan kebutuhan di lapangan, sementara bantuan pompa untuk pertanian menjadi salah satu upaya menjaga tanaman yang masih bisa diselamatkan.
Editor : Muhammad Ridhuan