KALTIMPOST.ID, SAMARINDA – Ketahanan pangan di Kalimantan Timur tidak bisa dibebankan kepada pemerintah semata. Kampus, masyarakat, hingga mahasiswa harus turun tangan.
Kolaborasi empat unsur itu dinilai menjadi kunci menghadapi ketergantungan pangan dari luar daerah sekaligus menyambut peluang besar Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pandangan tersebut mengemuka dalam Seminar Ketahanan Pangan yang digelar BEM Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman (Faperta Unmul) bersama Pemuda Inspirasi Nusantara, Jumat (21/8).
Guru Besar Faperta Unmul Prof Bernatal Saragih mengatakan, forum seperti itu penting karena mempertemukan berbagai pihak dengan latar belakang berbeda. Bukan hanya akademisi, tetapi juga praktisi, tokoh adat, dan generasi muda.
Baca Juga: Layani Masyarakat di Akhir Pekan, Kemenkum Kaltim Buka Apostille Fast-Track
Menurutnya, kolaborasi dibutuhkan karena persoalan pangan Kaltim cukup kompleks. Salah satunya masih tingginya ketergantungan terhadap pasokan sejumlah komoditas dari luar daerah, termasuk beras.
“Kita memang mengalami masalah dalam ketahanan pangan. Kaltim sebagian besar masih impor dari beberapa komoditas,” kata Bernatal.
Di sisi pemerintah, perlindungan lahan pertanian menjadi pekerjaan penting. Bernatal meminta regulasi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) tidak berhenti sebagai aturan administratif.
Lahan pertanian yang sudah ada harus dijaga agar tidak terus bergeser menjadi kawasan perkebunan maupun penggunaan lainnya.
Menurut dia, pembukaan sawah baru memang penting. Namun, langkah tersebut harus dibarengi dengan perlindungan terhadap lahan pertanian yang sudah tersedia.
“Regulasi yang kita buat harus benar-benar dilaksanakan, dieksekusi, dan diawasi agar tidak terjadi lagi pergeseran sawah menjadi komoditas lain,” ujarnya.
Kampus Bukan Menara Gading
Di titik inilah peran akademisi dinilai penting. Perguruan tinggi tidak hanya dituntut menghasilkan teori dan riset, tetapi juga harus hadir di tengah petani.
Bernatal menyebut kampus dapat membantu melalui riset bersama, penerapan teknologi, pengembangan pasar, hingga mempertemukan petani dengan praktisi dan dunia usaha.
“Akademisi tidak hanya berpikir tentang bagaimana bertani yang baik, tetapi juga bisa membangun relasi dengan praktisi dan lainnya,” katanya.
Kolaborasi tersebut, lanjut dia, harus menyentuh generasi muda. Mahasiswa pertanian tidak cukup hanya belajar di ruang kelas. Mereka perlu didorong menjadi penghubung antara pengetahuan kampus dan kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: LAPSUS: Karhutla Kaltim Meningkat, Gapki: Jangan Langsung Tuduh Perusahaan Sawit Bakar Lahan
Harapannya, lahir generasi petani baru yang tidak lagi identik dengan pekerjaan tradisional dan berpenghasilan rendah.
“Pemuda petani menjadi agen of change ke depan. Jangan berpikir lagi petani itu kotor atau miskin. Tidak. Sudah bukan zamannya seperti itu,” tegas Bernatal.
Tokoh adat Kaltim Hendrik Tando menambahkan, masyarakat juga harus menjadi bagian dari solusi. Terutama masyarakat di wilayah pedalaman yang selama ini memiliki pengalaman dan pengetahuan lokal dalam mengelola pangan.
Namun, tantangannya semakin besar. Masuknya investasi perkebunan sawit dan pertambangan membuat ruang masyarakat untuk bertani semakin terbatas. Di saat bersamaan, minat generasi muda terhadap pertanian juga menurun.
Karena itu, mahasiswa dan generasi muda diminta tidak hanya melihat pertanian sebagai pekerjaan di lahan luas. Teknologi memungkinkan pertanian dilakukan dari skala kecil, bahkan pekarangan rumah.
“Pekarangan rumah kita, mulailah dulu. Tanam serai, cabai, atau tanaman yang dipakai sehari-hari. Itu punya manfaat dan potensi ekonomi,” ujar Hendrik.
Menurutnya, pendekatan semacam itu bisa menjadi pintu masuk keterlibatan generasi muda dalam ketahanan pangan.
Dari skala rumah tangga, berkembang menjadi usaha, lalu membentuk ekosistem pertanian yang lebih besar.
Baca Juga: Aksi Laga Iko Uwais Kembali Pukau Penonton, Adu Silat vs Kungfu di Film Wings of Dread
Kehadiran IKN juga dinilai membuka peluang besar bagi sektor pangan. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi akan meningkatkan kebutuhan pangan. Hendrik meminta masyarakat Kaltim tidak sekadar menjadi konsumen.
“Jangan kita berpikir jauh-jauh ke luar daerah. Di tempat kita ini masih minim pemuda-pemudi yang fokus kepada pertanian,” katanya.
Peluang pasar di sekitar IKN, lanjut dia, harus ditangkap melalui kolaborasi. Pemerintah membuka ruang dan memberikan kebijakan.
Akademisi menyediakan riset serta teknologi. Masyarakat menjadi pelaku utama. Sementara mahasiswa dan pemuda menjadi motor inovasi.
Kolaborasi itu juga penting untuk menjawab persoalan pangan di wilayah hulu. Hendrik menyebut masyarakat di pedalaman masih banyak menggunakan pola pertanian tradisional dan membutuhkan pendampingan teknologi.
“Masih sedikit yang mengedukasi dan memberikan masukan yang baik kepada masyarakat terkait ketahanan pangan secara teknologi. Yang ada masih tradisional sampai hari ini,” ujarnya.
Baca Juga: Jokowi Ungkap Tiga Petuah Jawa, Singgung soal Kekuasaan, Sindir Penguasa?
Dia menilai masyarakat adat juga tidak boleh ditinggalkan dalam pembicaraan ketahanan pangan. Sebab, merekalah yang bersentuhan langsung dengan lahan dan sumber pangan di tingkat akar rumput.
Masuknya investasi ke wilayah adat, kata Hendrik, bahkan telah menimbulkan persoalan baru karena sebagian lahan masyarakat yang sebelumnya digunakan untuk bercocok tanam bersinggungan dengan konsesi.
Karena itu, kolaborasi pemerintah, masyarakat adat, akademisi, mahasiswa, dan generasi muda harus dibangun sejak sekarang. Bukan hanya untuk mengejar produksi pangan, tetapi juga memastikan masyarakat lokal menjadi pelaku utama di tengah pertumbuhan IKN.
“Jadilah agen-agen perubahan dan pelaku. Kita manfaatkan peluang ini,” pungkas Hendrik.
Editor : Uways Alqadrie