SAMARINDA – Penyusunan anggaran Kalimantan Timur 2027 diperkirakan menghadapi tantangan lebih berat seiring belum pulihnya pendapatan daerah dan tingginya nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS).
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan kondisi ekonomi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menetapkan target pendapatan maupun belanja daerah.
Menurutnya, tingginya nilai dolar AS semestinya dapat memberikan dampak positif bagi Kaltim sebagai daerah penghasil komoditas ekspor, termasuk pertambangan. Namun, kenaikan nilai ekspor belum otomatis meningkatkan pendapatan daerah.
Samsun menjelaskan, kewenangan sektor pertambangan berada di pemerintah pusat. Ketika nilai ekspor komoditas tambang meningkat, manfaat terhadap penerimaan daerah tidak serta-merta ikut naik. Sebaliknya, dana yang dikembalikan ke daerah melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) justru cenderung berkurang.
“Ini tidak terlalu berpengaruh bagi daerah,” kata Samsun, Rabu (7/10).
Karena itu, dia mendorong pemerintah daerah memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat agar ikut menopang pendapatan daerah. Salah satunya dengan membuka ruang kegiatan ekonomi (RKB) bagi masyarakat yang belum bekerja maupun belum memiliki usaha.
Baca Juga: Fiskal Kaltim Makin Tertekan, Pengamat Unmul Minta Pemprov dan DPRD Selektif Susun APBD 2027
Di sisi lain, Samsun meminta pemerintah realistis dalam menetapkan target pendapatan untuk APBD 2027. Pengalaman 2026, ketika target pendapatan tidak tercapai, menurutnya harus menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan anggaran tahun depan.
“Kondisi kita belum membaik. Diperparah lagi dengan nilai dolar yang semakin tinggi. Ini menjadi indikator ekonomi makro yang harus kita pertimbangkan agar perencanaan anggaran lebih tepat,” jelasnya.
Samsun juga menilai efisiensi anggaran tetap diperlukan. Namun, langkah tersebut tidak boleh mengurangi belanja yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Sejumlah belanja pemerintah, seperti perjalanan dinas dan kegiatan pemerintahan, menurutnya telah dipangkas. Efisiensi seharusnya diarahkan pada belanja yang tidak berdampak langsung terhadap pelayanan dan kebutuhan masyarakat.
Samsun menegaskan, TKD masih menjadi salah satu sumber utama APBD Kaltim. Karena itu, dia berharap pemerintah pusat mengembalikan porsi keuangan yang menjadi hak daerah.
“Ini bukan hak pemerintah daerah, bukan hak saya, bukan hak DPRD, tetapi hak rakyat Kalimantan Timur,” tegasnya.
Politikus PDIP dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara itu juga mengatakan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD pada dasarnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurutnya, ruang pemberian hak keuangan kepada daerah perlu tetap dibuka meski pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal.
“Kami berharap Pemerintah pusat membuka keran seluas-luasnya dan memberikan hak keuangan kepada daerah. Itu hak rakyat Kaltim, bukan hak Pemprov,” pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan