KALTIMPOST.ID-Proyek pembangunan jembatan Aji Tulur Jejangkat (ATJ) di Kabupaten Kutai Barat, dimulai sejak era pemerintahan Bupati Ismail Thomas medio 2012, berujung mangkrak.
Proyek itu menghabiskan anggaran sekitar Rp 300 miliar namun tidak pernah dilanjutkan pembangunannya sejak berganti bupati Kutai Barat.
Beragam alasan untuk dalih tak melanjutkan Jembatan ATJ yang sejatinya dibangun untuk menghubungkan Kecamatan Melak dengan Kecamatan Mook Manaar Bulatn (MMB), dan memangkas jarak tempuh Kutai Barat-Samarinda hingga 100 kilometer. Saat ini hanya menyisakan berdirinya dua pilar raksasa yang belum selesai dibangun layaknya sebuah monumen.
Bupati Kutai Barat FX Yapan mengatakan, terkait kelanjutan pembangunan jembatan ATJ, masih ada pihak tertentu yang berpikir bukan lagi menggunakan aturan, melainkan logika.
"Masyarakat selalu bertanya, logikanya kenapa pemerintah sekarang tidak menyelesaikan itu. Saya pernah katakan, masyarakat tidak pernah menanyakan kenapa pembangunan itu tidak selesai kontrak pada tahun jamak, harusnya itu sudah selesai pada tahun jamak. Tidak boleh melebihi dari masa tugas," ungkap FX Yapan baru- baru ini.
Pernyataan Yapan berbanding terbalik dengan yang disampaikannya beberapa tahun lalu, saat baru saja dilantik. Saat itu dia mengatakan, pembangunan diberikan waktu hingga delapan bulan, sehingga pembangunan diharapkan dapat selesai tepat waktu, dengan kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, dia menyebut tidak bisa melanjutkan pembangunan Jembatan ATJ karena dokumen perencanaan jembatan ATJ hilang. Tidak cukup sampai di situ, belakangan pembangunan tidak bisa dilanjutkan karena dikaitkan dengan persoalan hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dikaitkan dengan alasan proyek multiyears selesai di tahun jamak.
Terkait hal tersebut, mantan bupati Kubar dua periode Ismail Thomas angkat bicara. Dia menampik tudingan sejumlah pihak tersebut. Pasalnya sebelum berakhirnya masa jabatan, pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk menuntaskan pembangunan Jembatan ATJ.
"Pada 2015 pada penganggaran APBD 2016, saat itu sudah konsultasi dengan dinas teknis dan kontraktor, jika ada anggaran Rp 100 miliar lebih, bisa tersambung bentang jembatan ATJ," terang Ismail Thomas, Rabu (6/11).
Dengan nilai penganggaran tersebut, Jembatan ATJ sudah bisa digunakan. Tinggal dibutuhkan anggaran aksesorisnya. "Demi menyelesaikan ATJ, tiga kali dilakukan perencanaan APBD Kubar pada 2016, akhirnya tersedia anggaran untuk menyelesaikan ATJ," terangnya.
Ismail Thomas juga mengungkapkan, pihaknya juga sudah menganggarkan anggaran untuk menyelesaikan jalan dua jalur dari Simpang Ombau-Juaq Asa-Mencelew kurang lebih Rp 114 miliar.
Sedangkan untuk pelabuhan sudah dianggarkan dana Rp 2,8 miliar dalam APBD 2016 yang disahkan pada 24 November 2015.
Kemudian pada April 2015, peralihan dari bupati periode 2011-2016 ke bupati periode 2016-2020. Pada 26 April 2016, enam hari sejak resmi dilantik jadi, Yapan berkomitmen memperpanjang waktu bagi kontraktor untuk menyelesaikan tidak hanya Jembatan ATJ tapi jalan dua jalur dan pelabuhan. Saat itu Yapan minta peran wartawan membantu mengawasi progres proyek Jembatan ATJ.
"Ternyata pada Oktober 2016, anggaran yang disepakati dengan DPRD Kubar diperuntukan menyelesaikan tiga proyek tersebut, diduga dialihkan ke kegiatan lain. Dari situ pembangunan tiga proyek terbengkalai," terangnya.
Dari penelusuran Kaltim Post, di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kutai Barat 2016, tersedia anggaran Rp 100.845.239.521 untuk menyelesaikan bentang Jembatan ATJ sepanjang 680 meter.
Kemudian tersedia juga anggaran APBD 2016 untuk pembangunan Jalan Simpang Ombau-Juaq Asa-Linggang Amer-Mencelew sebesar Rp 114.326.203.997.
Sedangkan untuk pembangunan Pelabuhan Sendawar, melalui APBD Kubar 2016, tersedia anggaran Rp 2.872.071.000. Dalam APBD 2016 yang ditandatangani mendiang Jackson Jhon Tawi selaku mantan ketua DPRD Kubar, Wakil Ketua Paul Vius, dan Arkadius Elly
Pengganggaran dilakukan Ismail Thomas dan disetujui DPRD di APBD 2016 untuk menyelesaikan tiga proyek multiyears tersebut.
Sementara itu, Politisi PDI-P yang juga merupakan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat Ridwai menyayangkan tidak diselesaikan sejumlah proyek tersebut. "Sebagai DPRD kami sangat menyoroti terkait pembangunan sebelum zaman bupati sekarang ini (FX Yapan). Kan seharusnya dilanjutkan. Karena memang agak berbeda pemikiran terkait pembangunan, sehingga tidak melanjutkan pembangunan yang ada," ungkap Ridwai.
Jelang Pilkada Serentak 2024, akankah wacana terkait pembangunan jembatan baru penganti Jembatan ATJ yang mangkrak akan terlaksana. Atau kembali terjadi pembangunannya, patut dinantikan.
Editor : Dwi Restu A