KALTIMPOST.ID, UJOH BILANG–Progres pembangunan jalan poros Kutai Barat–Mahakam Ulu terus dikejar penyelesaiannya. Hingga saat ini, dari empat segmen pekerjaan yang berjalan, progresnya baru mencapai sekitar 40 persen. Pemerintah daerah menargetkan seluruh ruas sepanjang 140 kilometer bisa tuntas pada 2027.
“Kami kejar segmen dua dan empat yang pergerakannya masih lambat. Kami sudah minta Dinas PUPR untuk segera mengantisipasi agar tidak tertinggal,” ujar Wakil Gubernur Seno Aji dalam keterangannya baru-baru ini.
Hingga akhir 2025, empat segmen pekerjaan yang tersisa sepanjang 21 hingga 22 kilometer ditargetkan rampung. Ruas tersebut dikerjakan dengan sistem cor beton dan sebagian menggunakan APBN. “Mulai STM 41 sampai berikutnya itu dikerjakan dengan APBN. Nilainya kurang lebih 400 miliar, dan menggunakan sistem multiyears contract sampai 2027,” jelasnya.
Dengan pola tersebut, pemerintah daerah optimistis dalam dua tahun ke depan akan ada tambahan sekitar 30 kilometer jalan yang dapat digunakan dengan baik. Sementara itu, masih ada sisa sekitar 13 kilometer yang kini menjadi perhatian khusus pemerintah provinsi. “Sisa 13 kilo ini nanti kami pastikan sudah disirtu dulu supaya fungsional. Jadi bisa dilalui masyarakat,” katanya.
Pemerintah daerah sebenarnya telah menganggarkan Rp 165 miliar pada tahun anggaran 2026 untuk mempercepat penyelesaian ruas tersisa. Namun, rencana itu terdampak pengurangan dana bagi hasil (DBH) dari pusat. “Kami lihat nanti berapa sisa anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk menuntaskan 13 kilometer itu,” ucapnya.
Jika seluruh rencana berjalan sesuai target, pemprov optimistis seluruh ruas Tering–Mahakam Ulu sepanjang 140 kilometer bisa tersambung sepenuhnya pada 2027. “Harapan kami saat ini jalan sudah benar-benar layak, bahkan motor bisa melintas dengan nyaman,” ujarnya.
Terkait dukungan anggaran, dia memastikan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR untuk mendapatkan tambahan bantuan melalui APBN. “Kalau memang tidak bisa dijalankan lewat APBD, kita minta bantuan pusat. Bisa lewat DAK atau balai jalan. Saya yakin intervensi pusat untuk Kaltim sangat mungkin, karena kontribusi daerah ini cukup besar terhadap PDRB nasional,” pungkasnya. (*)
Editor : Dwi Restu A