SENDAWAR — Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menjadi sorotan setelah disebut masuk dalam tujuh besar pemerintah daerah dengan simpanan dana terbesar di perbankan, yakni mencapai Rp3,2 triliun, dari total Rp234 triliun dana milik 15 Pemda di Indonesia. Sorotan ini muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai masih rendahnya realisasi belanja APBD hingga kuartal III 2025.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kutai Barat, Petrus, menegaskan bahwa dana tersebut bukan merupakan anggaran yang mengendap, melainkan dana yang sudah teralokasi dalam APBD dan sedang menunggu proses realisasi kegiatan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Saat ini anggaran sebesar Rp2,2 triliun berada di kas daerah dan sudah dialokasikan dalam APBD. Dana ini akan segera direalisasikan oleh OPD untuk mengurangi potensi SiLPA di akhir tahun anggaran,” jelas Petrus kepada Kaltimpost.id, Rabu (22/10/2025).
Selain itu, Petrus menjelaskan sekitar Rp1 triliun dana Kutai Barat saat ini ditempatkan dalam kas Bank Indonesia (BI) dalam bentuk Treasury Deposit Facility (TDF). Dana tersebut berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang disalurkan secara non-tunai ke rekening TDF di BI.
“Fasilitas TDF dirancang untuk meminimalkan saldo kas yang tidak terpakai di kas daerah, agar keuangan daerah bisa dikelola secara optimal. Jadi, bukan berarti uangnya mengendap di bank tanpa tujuan,” tegasnya.
Meski demikian, Petrus mengakui bahwa serapan anggaran di Kutai Barat masih tergolong rendah, terutama pada sektor belanja modal. Dari total pagu sekitar Rp752 miliar, baru Rp152 miliar atau sekitar 20 persen yang terealisasi.
“Keterlambatan realisasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kegiatan fisik yang masih berjalan, proses lelang yang belum selesai, serta kendala teknis di lapangan,” terangnya.
Secara keseluruhan, realisasi belanja daerah Kutai Barat tercatat 46,69 persen atau sekitar Rp1,7 triliun dari total belanja Rp3,7 triliun. Sementara itu, pendapatan daerah telah mencapai sekitar 70 persen, yakni Rp2,5 triliun dari target Rp3,6 triliun.
Petrus menegaskan bahwa Pemkab Kutai Barat berkomitmen mempercepat realisasi anggaran di sisa triwulan IV tahun ini agar dapat memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat.
“Kami terus mendorong OPD untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan, agar serapan anggaran meningkat dan manfaat pembangunan bisa segera dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Muhammad Ridhuan