KALTIM POST. ID, SENDAWAR - Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) memastikan preservasi ruas jalan SP Belusuh-Batas Kalteng akan terus dilakukan berkelanjutan. Hal ini menjawab keluhan kerusakan ruas jalan tersebut yang disampaikan masyarakat Kecamatan Bentian Besar.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur, Joko, mengatakan paket pekerjaan perbaikan ruas Sp Belusuh–Batas Kalteng telah berkontrak sejak Oktober 2025 dan merupakan proyek multiyears.
"Untuk preservasi ruas jalan tersebut digelontorkan anggaran sebesar Rp 183 miliar, dan pelaksanaan bertahap selama 3 tahun yakni mulai tahun 2025 hingga tahun 2027," jelasnya kepada Kaltimpost.id, Jumat (16/1/2026).
Saat ini telah dilakukan penanganan sementara di sejumlah titik ruas jalan yang mengalami kerusakan cukup parah dengan penggalian tanah sedimen dikanan kiri jalan dan pembentukan badan jalan dan holding batu agregat untuk persiapan pekerjaan.
"Salah satunya di kawasan Gunung Pancuran, poros SP Belusuh- Batas Kalteng, lokasi tersebut masuk salah satu paket penanganan preservasi jalan dengan rekontruksi rigid beton tahun ini dengan panjang 525 meter, " jelasnya.
Penanganan sementara dilakukan sembari kontraktor menyiapkan lokasi untuk pembangunan AMP dan Batching Plan dan menuntaskan mobilisasi alat, untuk pekerjaan aspal dan beton permanen.
Dalam penanganan ruas jalan tersebut diakui ada beberapa kendala salah satunya truk ODOL CPO memaksa beroperasi atau jalan saat hujan sehingga terjebak dan menghalangi jalan serta menyebabkan jalan yang ditangani sementara kembali mengalami kerusakan.
Preservasi ruas jalan ini tentu menjadi kabar gembira bagi warga Kecamatan Bentian Besar yang selama ini mengeluh kondisi kerusakan ruas jalan yang semakin parah terutama saat musim penghujan. Jalan menjadi sangat sulit dilewati, bahkan membahayakan nyawa pengendara. Tak jarang kendaraan ambles hingga terbalik dibeberapa titik yang mengalami kerusakan sangat parah.
Menurut warga, kondisi saat ini tidak hanya membahayakan keselamatan masyarakat, tapi sangat merugikan dari sisi pergerakan ekonomi wilayah. (*)
Editor : Sukri Sikki