KALTIMPOST.ID-Aktivitas kapal angkutan penumpang dan bahan pokok penting (bapokting) pada rute Samarinda–Melak (Kutai Barat)–Long Bagun (Mahakam Ulu) masih terhenti hingga tujuh hari terakhir.
Penghentian operasional tersebut berlangsung sejak Minggu (25/1) dan berdampak langsung pada mobilitas masyarakat di wilayah pedalaman.
Seorang petugas perhubungan di Pelabuhan Melak, Ari, mengatakan hingga Sabtu (31/1) belum ada kapal angkutan yang kembali beroperasi.
Kondisi ini membuat arus penumpang dan distribusi logistik mengandalkan moda transportasi alternatif. “Sudah tujuh hari ini belum ada kapal angkutan yang beroperasi,” ujarnya.
Akibat penghentian tersebut, sebagian besar penumpang terpaksa beralih menggunakan speed boat maupun transportasi darat seperti bus DAMRI.
Meski demikian, pilihan tersebut dinilai tidak sepenuhnya ideal, terutama bagi warga yang biasa menggunakan kapal untuk perjalanan jarak jauh karena pertimbangan biaya dan kenyamanan.
Menurut informasi yang diterima petugas pelabuhan, kapal angkutan diperkirakan kembali beroperasi pada Senin (2/2).
Sebelum penghentian terjadi, rute Samarinda–Melak–Long Bagun dilayani dua hingga tiga keberangkatan setiap hari, dengan satu kapal berangkat dari Mahakam Ulu dan satu lainnya dari Melak menuju Samarinda.
Pantauan di Pelabuhan Melak menunjukkan suasana relatif lengang. Sejumlah calon penumpang yang belum mengetahui penghentian operasional kapal tampak kecewa dan terpaksa membatalkan atau menunda perjalanan.
“Terpaksa harus menjadwal ulang keberangkatan yang seharusnya malam ini. Besok saya ikut speed boat saja,” kata Daniel, salah satu calon penumpang.
Calon penumpang lainnya, Widodo, berharap layanan kapal segera kembali normal. Menurutnya, kapal angkutan masih menjadi moda transportasi favorit karena lebih santai dan relatif aman untuk perjalanan ke Samarinda. “Harapannya segera normal, karena kalau naik kapal lebih nyaman,” ujarnya.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari berbagai sumber, penghentian operasional kapal dipicu belum terbitnya rekomendasi pembelian bahan bakar minyak (BBM).
Akibatnya, pemilik kapal tidak dapat mengakses BBM bersubsidi untuk operasional, sehingga memilih menghentikan sementara layanan angkutan. (rd)
SUNARDI
Editor : Romdani.