KALTIMPOST.ID, SENDAWAR – Denyut birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) dipastikan tetap stabil meski sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) kini memasuki pekan kedua.
Meski sebagian besar aparatur bekerja jarak jauh, Pemkab menjamin pelayanan publik dan administrasi pemerintahan tidak akan kendor sedikit pun.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut instruksi pemerintah pusat untuk menyeimbangkan fleksibilitas kerja dengan capaian kinerja organisasi. Namun, bukan berarti kantor dinas menjadi kosong melompong.
Sesuai regulasi, setiap Perangkat Daerah (PD) diwajibkan menyiagakan minimal 30 persen pegawainya untuk tetap bertugas di kantor atau Work From Office (WFO).
Baca Juga: Pengerukan Waduk Manggar Disebut Harus Lewat Persetujuan Ahli Bendungan, Ini Alasannya
Kuota 30 persen WFO ini diprioritaskan bagi staf di luar pejabat eselon dan ketua tim kerja. Hal ini bertujuan agar urusan krusial seperti persuratan, transaksi keuangan, hingga layanan konsultasi tatap muka tetap bisa terakomodasi dengan cepat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kubar, Erik Victory, mengungkapkan bahwa sejauh ini transisi sistem kerja hibrida ini berjalan sesuai harapan.
"Penerapan WFH setiap hari Jumat mulai minggu lalu berjalan dengan sangat baik. Walaupun kehadiran fisik di kantor hanya 30 persen, pegawai lainnya yang WFH tetap menjalankan kewajiban mereka secara profesional," ujar Erik, Jumat (17/4).
Untuk memastikan produktivitas tidak melandai, Pemkab Kubar menerapkan pengawasan ketat berbasis digital. Setiap ASN yang mendapatkan jadwal WFH wajib mengisi absensi melalui Google Form pada jam masuk dan jam pulang kantor. Selain itu, laporan kinerja harian menjadi instrumen penting untuk memantau progres tugas.
Baca Juga: Tragedi Tol Balsam: Pikap Semangka Seruduk Katana di KM 62, Sopir Asal Samarinda Tewas Terjepit
Aris Widodo, salah satu pegawai Pemkab Kubar, mengaku tidak menemukan kendala berarti saat menjalani giliran WFH. Menurutnya, koordinasi tetap berjalan intensif melalui platform digital.
"Minggu ini jadwal saya WFH, tapi secara sistem tidak ada masalah. Dari rumah tetap bekerja dan selalu responsif terhadap tugas-tugas yang masuk dari kantor," tuturnya.
Optimisme pun mencuat bahwa model kerja hibrida ini bisa menjadi pola adaptasi baru yang efektif bagi birokrasi di Bumi Purwaka Gulaatn.
Dengan pengawasan digital dan pembagian tugas yang jelas, Pemkab Kubar membuktikan bahwa fleksibilitas kerja tetap bisa sejalan dengan esensi pengabdian kepada masyarakat tanpa mengurangi standar nasional. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo