KALTIMPOST.ID, SENDAWAR–Di bawah langit cerah Alun-Alun Itho, Senin (20/4), ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) berdiri tegap dalam barisan apel gabungan, menyimak arahan Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin.
Bukan sekadar seremonial mingguan, bupati menjadikan podium pagi itu sebagai mimbar untuk mengingatkan kembali esensi pengabdian, fokus utamanya jelas, disiplin waktu.
Dengan nada bicara yang tegas namun tenang, Frederick menyoroti fenomena yang sering dianggap sepele namun berdampak masif, yakni korupsi waktu. Baginya, setiap detik di kantor bukan sekadar hitungan jam kerja, melainkan amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan.
“Kita tidak boleh melakukan korupsi waktu dengan menunda-nunda pekerjaan, datang terlambat, atau pulang sebelum waktunya. Setiap detik adalah tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan,” tegas Bupati di hadapan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Baca Juga: KBL Pekan Kedua: Southbay's Belum Menemukan Sentuhan Terbaik
Beliau mengingatkan bahwa keterlambatan administrasi sekecil apa pun itu, memiliki efek domino terhadap laju pembangunan daerah. Pelayanan yang lamban adalah penghambat kemajuan.
Bupati juga menitipkan pesan khusus kepada para kepala OPD, menuntut para pimpinan untuk tidak hanya memerintah, tetap menjadi role model atau teladan nyata bagi bawahannya. Pengawasan ketat di lingkungan internal menjadi kunci agar budaya kerja tetap berada di jalur yang benar.
Beberapa poin krusial yang ditekankan dalam arahan tersebut antara lain, integritas tanpa kompromi, bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, dan penuh dedikasi.
Efisiensi administrasi, memastikan surat-menyurat dan dokumen resmi selesai dengan cepat dan tepat. Dampak nyata setiap program kerja harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
Mengakhiri amanatnya, bupati mengajak seluruh ASN untuk memandang pekerjaan mereka sebagai bagian dari ibadah, dan pengabdian demi masa depan daerah yang lebih cerah.
“Jika kita mampu menjaga disiplin waktu dan menjunjung tinggi etos kerja, kepercayaan masyarakat akan terus meningkat,” pungkasnya.
Baca Juga: Harga Pertalite Eceran di Muara Wahau Tembus Rp 30 Ribu Per Liter, Warga Antre Berjam-jam di SPBU
Langkah ini diharapkan menjadi katalisator bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam mewujudkan visi besar, Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradat. (*)
Editor : Dwi Restu A