SENDAWAR – Sektor literasi di Bumi Tanaa Purai Ngeriman tengah berada di persimpangan jalan. Meski peran perpustakaan dianggap vital sebagai mesin pencetak sumber daya manusia (SDM) unggul, namun kenyataannya, bidang ini masih menjadi 'anak tiri' dalam hal pendanaan. Masalah klasik keterbatasan anggaran pun mencuat dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Bidang Perpustakaan se-Kutai Barat yang digelar di Kantor BappedaLitbang, Selasa (21/4/2026).
Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Barat, Kamius Junaidi, yang membacakan sambutan tertulis Bupati Frederick Edwin, tidak menampik bahwa kondisi fiskal untuk pengembangan perpustakaan masih sangat minim. Ia menyebut keterbatasan anggaran menjadi tantangan serius yang bisa menghambat laju peningkatan indeks literasi masyarakat.
“Kondisi ini tantangan serius. Perpustakaan dituntut menjawab tantangan zaman dengan inovasi, tapi di sisi lain kita dihadapkan pada persoalan mendasar, yakni keterbatasan anggaran dalam mendukung program dan kegiatan,” tegas Kamius di hadapan peserta Rakor.
Bupati dalam sambutannya menyoroti ketergantungan perpustakaan dianggap masih terpaku pada kucuran dana daerah yang jumlahnya terbatas, tanpa ada terobosan mencari celah pendanaan lain.
Ada beberapa poin krusial yang menjadi catatan, Pemerintah Kabupaten, minimnya pengetahuan pendanaan alternatif, pustakawan dinilai belum memiliki pengalaman untuk menggali sumber dana modern yang profesional dan berkelanjutan di luar APBD.
Potensi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan besar di Kutai Barat belum tergarap maksimal untuk sektor literasi.
Menyikapi hal tersebut, Pemkab Kutai Barat mendesak agar seluruh pemangku kepentingan maksimalkan potensi yang ada. Rakor ini diharapkan menjadi titik balik bagi para pengelola perpustakaan untuk mulai membangun jejaring dengan dunia usaha dan komunitas literasi.
“Perpustakaan harus menjadi pusat pembelajaran masyarakat yang kreatif. Jangan hanya menunggu anggaran turun, tapi bangun kolaborasi multipihak. Kreativitas dalam merancang program berdampak nyata adalah kunci agar kita bisa lepas dari ketergantungan APBD,” lanjutnya.
Hadir pula dalam agenda tersebut, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kubar Yosef Stevanson dan Pustakawan Ahli Madya DPK Kaltim Marthen Rumana. Keduanya sepakat bahwa penguatan komitmen lintas sektoral adalah satu-satunya jalan keluar untuk memastikan perpustakaan tetap menjadi ujung tombak pembangunan SDM di Kutai Barat meski di tengah himpitan anggaran. (*)
Editor : Ismet Rifani