SENDAWAR – Kebijakan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi per 18 April 2026 ternyata memicu efek domino yang liar di tingkat bawah, khususnya di wilayah Kutai Barat (Kubar). Meski pemerintah pusat menegaskan harga BBM subsidi tetap stabil, kenyataan di lapangan justru berbanding terbalik. Para spekulan diduga memanfaatkan momentum ini untuk mengerek harga di tingkat pengecer secara ugal-ugalan.
Pantauan media ini, kenaikan harga menyasar produk kelas atas seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Namun, imbas psikologis dari kenaikan ini justru menghantam stok dan harga BBM subsidi jenis Biosolar dan Solar di kios-kios pinggir jalan.
Keresahan warga memuncak saat mendapati harga Biosolar di tingkat pengecer melonjak drastis, jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
"Ini sudah tidak masuk akal. Masa Biosolar dijual di pengecer tembus angka Rp 18 ribu per liter? Padahal katanya yang naik itu cuma Pertamax ke atas," keluh Deni, salah satu warga Kubar saat ditemui awak media, Selasa (21/4/2026).
Padahal, berdasarkan data resmi Pertamina per 18-20 April 2026, harga Biosolar tidak mengalami kenaikan dan tetap stabil di angka Rp 6.800 per liter.
Pemerintah bahkan telah memberi garansi bahwa harga BBM subsidi (Biosolar dan Pertalite) akan dipatok tetap hingga akhir tahun 2026 guna menjaga daya beli masyarakat.
Fenomena "aji mumpung" para pengecer ini diduga kuat akibat minimnya pengawasan dari pihak terkait di daerah pelosok. Warga merasa terjepit karena antrean di SPBU yang kerap mengular panjang memaksa mereka harus membeli di pengecer meski dengan harga yang mencekik leher.
Baca Juga: Semangat Kebaya di Lingkungan Diskominfo Kubar: Kartini Modern Bukan Sekadar Pelengkap
"Kami ini rakyat kecil, kalau di SPBU habis atau antre berjam-jam, mau tidak mau beli di luar. Tapi kalau harganya sampai Rp 18 ribu, itu namanya pemerasan," tambah Deni dengan nada kesal.
Merespons situasi yang kian tidak kondusif, masyarakat mendesak Dinas Perdagangan dan aparat penegak hukum di Kutai Barat untuk segera turun tangan. Pengawasan distribusi tidak boleh hanya berhenti di nosel SPBU, tetapi juga harus menyisir oknum-oknum yang menimbun atau memainkan harga secara sepihak.
Editor : Muhammad Ridhuan