KALTIMPOST.ID, SENDAWAR – Gema persidangan di Gedung DPRD Kutai Barat, Senin (4/5/2026), membawa angin segar sekaligus ruang refleksi bagi perjalanan pembangunan di Bumi Tanaa Purai Ngeriman.
Dalam balutan Rapat Paripurna Istimewa II Masa Sidang I Tahun 2026, jajaran legislatif dan eksekutif duduk bersama untuk menakar sejauh mana manfaat APBD telah menyentuh kehidupan masyarakat sepanjang tahun 2025.
Suasana rapat yang dipimpin Ketua DPRD Ridwai berlangsung khidmat. Hadir juga Bupati Frederick Edwin dan Wakil Bupati H Nanang Adriani, menyimak dengan saksama penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) yang menjadi pijakan arah pembangunan ke depan.
Narasi pembangunan Kutai Barat tahun lalu sejatinya menorehkan prestasi membanggakan dari sisi pendapatan. Kemampuan daerah dalam menghimpun sumber pendanaan melampaui ekspektasi yang ditetapkan. Namun, di balik keberhasilan itu, terselip sebuah harapan besar dari pihak legislatif agar aliran dana tersebut bisa terserap lebih lincah dan tepat sasaran.
Melalui suara Agus Sofian, DPRD menyampaikan sebuah kerinduan akan akselerasi program yang lebih masif. Dengan angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) yang menyentuh angka Rp 1,7 triliun, dewan melihat adanya ruang luas yang masih bisa dioptimalkan untuk mempercepat denyut pembangunan di kampung-kampung.
"Kita memiliki modal yang sangat kuat secara finansial. Harapan kami ke depan, kematangan perencanaan bisa seiring sejalan dengan kelancaran eksekusi di lapangan, sehingga masyarakat dapat lebih merasakan manfaat program pemerintah," tutur Agus dengan nada penuh ajakan kolaboratif.
Sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah, DPRD merumuskan 11 poin pemikiran yang disusun secara komprehensif.
Catatan ini bukanlah sekadar koreksi, melainkan "kompas" untuk membenah tata kelola birokrasi agar lebih adaptif. Fokus utamanya adalah sinkronisasi antara perencanaan dan realisasi anggaran agar serapan belanja daerah yang berada di angka 66,72 persen dapat dipacu lebih tinggi di masa mendatang.
Poin-poin tersebut menitikberatkan pada penguatan kualitas pelaksanaan program, peningkatan profesionalisme aparatur, hingga transparansi data yang lebih akurat.
Tujuannya satu, memastikan setiap rupiah yang direncanakan dapat menjelma menjadi kesejahteraan nyata bagi warga.
Rapat ini diakhiri dengan jabat tangan hangat, menandai komitmen bersama Legislatif dan Eksekutif. (*)
Editor : Duito Susanto