SENDAWAR – Pesatnya pembangunan dan geliat investasi di wilayah Kutai Barat (Kubar) bagaikan dua sisi mata uang. Di satu sisi membawa kemajuan, namun di sisi lain menyimpan potensi gesekan sosial. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial di Kantor Camat Bongan, Kamis (7/6/2026).
Kegiatan yang dimotori Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial, dibawah komando Kepala Bidang, Drais Samuel, ini mengusung tema strategis: "Tercipta Kondisi Sosial, Hukum, dan Keamanan dalam Mendukung Kelancaran Pembangunan Daerah".
Kepala Bakesbangpol Kubar, Suwito, yang membuka acara mewakili Bupati Kutai Barat, menegaskan bahwa Kecamatan Bongan merupakan wilayah vital bagi Bumi Tanaa Purai Ngeriman. Sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, Bongan menjadi magnet investasi yang menuntut kesiapsiagaan tinggi terhadap potensi konflik.
“Konflik sosial, baik antarwarga, sengketa lahan dengan perusahaan, hingga persoalan batas wilayah, harus diwaspadai sejak dini. Jika dibiarkan, ini bukan hanya menghambat pembangunan, tapi merugikan masyarakat luas,” tegas Suwito saat membacakan sambutan Bupati.
Pemkab Kubar menekankan bahwa penanganan konflik di era sekarang tidak bisa lagi mengedepankan cara-cara represif. Pendekatan humanis melalui musyawarah, mediasi, dan komunikasi aktif harus menjadi prioritas sebelum masuk ke ranah hukum.
Dalam forum tersebut, para Petinggi kampung dan Camat diminta menjadi "mata dan telinga" pemerintah.
Mereka diharapkan menjadi garda terdepan dalam melakukan deteksi dini terhadap setiap riak kecil yang muncul di tengah warga. Tak hanya aparat, sektor swasta juga mendapat sorotan. Perusahaan yang beroperasi di Bongan diminta tidak hanya mengejar profit, tetapi wajib membangun hubungan harmonis dengan warga lokal serta patuh pada regulasi yang berlaku agar tercipta rasa keadilan.
Hadir sebagai narasumber untuk memberikan penguatan materi yakni Kasat Binmas Polres Kubar, IPTU Samsul Hadi, serta Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kutai Barat, Kornelius. Keduanya menekankan pentingnya pelaporan dan membangun komunikasi cepat jika ditemukan indikasi gangguan kamtibmas.
Kegiatan ini berlangsung interaktif dengan kehadiran unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Bongan, tokoh adat, tokoh agama, serta perwakilan dari Polsek dan Koramil Bongan.
Dengan sosialisasi ini, diharapkan seluruh elemen masyarakat di Kecamatan Bongan memiliki kesamaan pandangan dalam menjaga kondusivitas wilayah, sehingga roda pembangunan daerah dapat berjalan tanpa hambatan keamanan yang berarti. (*)
Editor : Ismet Rifani