SENDAWAR – Estafet kepemimpinan di beberapa OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat resmi berganti. Jumat (8/5/2026) pagi, suasana di Balai Agung Aji Timur Jejangkat (ATJ) tampak khidmat saat Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas.
Langkah ini bukan sekadar seremoni pengisian kursi kosong, melainkan sinyal kuat "gas pol" dalam optimalisasi pelayanan publik di Bumi Tana Purai Ngeriman.
Dalam arahannya, Frederick Edwin menegaskan bahwa profesionalisme ASN adalah kunci utama dalam menghadapi tantangan zaman yang kian kompleks. Ia tak ingin jabatan hanya dianggap sebagai atribut status sosial, melainkan sebuah tanggung jawab besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
"Jadikan jabatan ini sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, bukan sekadar kedudukan semata. Saya ingin birokrasi kita lebih cepat, adaptif, dan responsif," tegas Frederick di hadapan para pejabat yang baru dilantik.
Hadir mendampingi Bupati dalam prosesi tersebut, Pj Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kubar Kamius Junaidi, Asisten II Ali Sadikin, dan Plt Asisten III Mobilala, beserta unsur Forkopimda dan kepala OPD terkait.
Bupati yang dikenal disiplin ini memberikan peringatan dini bagi para pejabat baru. Ia memastikan bahwa kinerja mereka tidak akan dibiarkan tanpa pengawasan. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk menjamin setiap kebijakan berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
Ada beberapa poin krusial yang menjadi ditekankan Bupati dalam pelantikan kali ini. Yakni akselerasi anggaran dengan mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran agar roda ekonomi daerah berputar lebih kencang.
Kemudian inovasi teknologi. Ini menuntut ASN untuk melek teknologi guna mendukung sistem pelayanan publik modern yang efisien. Selanjutnya, sinergi lintas sectoral. Hal tersebut menghilangkan ego sektoral antarperangkat daerah demi soliditas organisasi.
Frederick berharap, penyegaran organisasi ini mampu menghadirkan inovasi baru di setiap satuan kerja. Menurutnya, birokrasi Kutai Barat harus bertransformasi menjadi mesin pembangunan yang tepercaya.
"Birokrasi kita harus semakin efektif dan profesional dalam menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin modern," tambahnya lagi.
Melalui perombakan ini, Pemkab Kutai Barat menaruh harapan besar agar para pejabat yang telah diambil sumpahnya dapat segera "berlari" memberikan kontribusi nyata, memperkuat tata kelola pemerintahan, dan menjaga integritas di setiap lini pelayanan. (*)
Editor : Sukri Sikki