SENDAWAR – Akurasi data kini menjadi "senjata" utama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat dalam meramu kebijakan yang tepat sasaran. Tak ingin sekadar berbasis asumsi, Pemkab melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) mulai memperketat integrasi data gender dan anak.
Langkah strategis ini dipertegas dalam agenda Advokasi dan Penguatan Jejaring Lintas Sektor yang digelar di Ruang Rapat Kantor Bappeda Litbang Kubar, Senin (11/5). Pertemuan ini menjadi krusial di tengah upaya Bumi Tana Purai Ngeriman mengejar target pembangunan yang inklusif.
Kepala DP2KBP3A Kubar, Sukwanto, yang hadir membacakan sambutan Bupati Frederick Edwin, menekankan bahwa data bukan sekadar tumpukan angka di atas kertas administrasi. “Data yang akurat dan terpilah adalah kunci. Tanpa itu, kebijakan sulit menyentuh akar rumput, terutama dalam menjawab kebutuhan spesifik perempuan dan anak,” tegas.
Meski menjadi amanat UU Nomor 39 Tahun 1999, penyajian data di lapangan nyatanya masih menemui kerikil tajam. Beberapa tantangan klasik yang disorot antara lain, Minimnya Data Terpilah, belum semua instansi menyajikan data secara spesifik berdasarkan kategori gender dan usia.
Baca Juga: Resmi Pimpin Olahraga Bumi Tanaa Purai Ngeriman, Ini Visi Strategis Alsiyus untuk KONI Kubar
Ego Sektoral, koordinasi lintas instansi yang belum optimal membuat data seringkali tercecer. Integrasi Sistem, belum adanya platform tunggal yang mengintegrasikan seluruh data sektoral secara menyeluruh. Padahal, data-data ini merupakan fondasi utama untuk menangani isu-isu sensitif yang sedang menjadi sorotan nasional maupun daerah, mulai dari penanganan stunting, pencegahan pernikahan dini, hingga menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Senada, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kubar, Zairin Handani, menyebutkan bahwa penguatan jejaring ini juga berkaitan erat dengan evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) yang dilakukan saban tahun oleh kementerian terkait. "Kami ingin membangun komitmen agar penyajian data ini berkelanjutan. Ini bukan kerja satu dinas saja, tapi kerja kolektif," ujar Zairin.
Sebagai bentuk keseriusan, kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara secara simbolis oleh perwakilan OPD, instansi vertikal, rumah sakit, hingga pihak kecamatan. Langkah ini menjadi simbol "janji suci" lintas sektor untuk menanggalkan ego sektoral demi mewujudkan pembangunan Kutai Barat yang lebih adil dan responsif gender. (riz)
Editor : Muhammad Rizki