SENDAWAR – Guna memastikan pelayanan satu atap berjalan optimal dan prima, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar Rapat Evaluasi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Kutai Barat, Rabu (3/6/2026).
Agenda krusial yang dipusatkan di gedung MPP Kubar ini menjadi momentum penting untuk membedah kualitas pelayanan pasca-pembentukan pusat integrasi administrasi tersebut.
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Kabupaten Kubar, Kamius Junaidi. Hadir perwakilan perangkat daerah dan instansi vertikal yang tergabung dalam penyelenggaraan pelayanan di dalam kompleks MPP.
Dalam arahannya, Kamius Junaidi menyampaikan bahwa berdirinya MPP merupakan buah dari rangkaian persiapan, evaluasi, dan koordinasi yang matang.
Baca Juga: Wujudkan Tata Kelola Akuntabel, Pemkab Kubar Genjot Optimalisasi Barang Milik Daerah
Oleh sebab itu, evaluasi berkala seperti ini sangat dibutuhkan untuk mengawal agar marwah pelayanan publik tetap berjalan di koridor tujuan awalnya, yakni memangkas kerumitan birokrasi.
“Kita ingin memastikan bahwa seluruh proses pelayanan di MPP dapat berjalan dengan baik, memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kepastian kepada masyarakat. Evaluasi ini juga menjadi sarana untuk melihat berbagai kendala yang masih dihadapi sehingga dapat dilakukan perbaikan dan pembenahan ke depan,” tegas Kamius.
Ia menambahkan, kehadiran MPP sejatinya merupakan langkah progresif pemerintah untuk mendekatkan diri kepada masyarakat lewat integrasi berbagai lini layanan.
Dengan konsep satu pintu ini, warga Bumi Tanaa Purai Ngeriman tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan energi untuk mendatangi kantor atau instansi yang lokasinya terpisah-pisah saat mengurus dokumen kependudukan maupun perizinan usaha.
Baca Juga: Pemkab Mahulu Susun Dokumen Perencanaan Wisata Jantur Long Melaham
Demi mencapai hasil maksimal, Pj Sekkab juga menginstruksikan agar sosialisasi mengenai keberadaan dan jenis layanan di MPP terus digencarkan secara masif agar masyarakat luas dapat memanfaatkannya secara optimal.
Di tempat yang sama, Kepala DPMPTSP Kabupaten Kubar, Philip Silitonga menjabarkan esensi dan landasan yuridis operasional MPP.
Ia menerangkan bahwa penyelenggaraan MPP di Kubar berpedoman kokoh pada regulasi yang berlaku, di antaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 92 Tahun 2021.
Philip menguraikan bahwa institusi yang dipimpinnya terus berupaya meleburkan pelayanan dari berbagai sector. Mulai dari kementerian, lembaga sektoral, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, hingga pihak swasta ke dalam satu dekapan tempat pelayanan.
Meskipun saat ini interaksi antara petugas dan masyarakat di MPP Kubar masih didominasi oleh sistem tatap muka langsung, aspek kenyamanan warga tetap menjadi prioritas utama.
Hal ini dibuktikan dengan penyediaan fasilitas penunjang yang representatif di dalam gedung, seperti sistem antrean digital, perangkat komputer, pengawasan CCTV, jaringan internet (Wi-Fi), ruang tunggu yang nyaman, ruang laktasi, area bermain anak, toilet umum, hingga jalur khusus ramah disabilitas.
Melalui rembuk evaluasi ini, Pemkab Kutai Barat berharap seluruh perangkat daerah dan instansi yang bernaung di bawah atap MPP dapat semakin solid dalam memperkuat sinergi koordinasi.
Segala sumbang saran dan catatan kritis yang mengemuka dalam forum akan diramu menjadi bahan baku perbaikan, demi mewujudkan wajah pelayanan publik Kubar yang semakin efektif, efisien, dan menjawab ekspektasi masyarakat. (adv)
Editor : Sukri Sikki