Bukan Sekadar Asumsi, Kutai Barat Satukan Data OPD dan Luncurkan Pro-Kubar

KALTIMPOST.ID, SENDAWAR - Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mempertegas komitmen membenahi tata kelola pemerintahan berbasis digital dengan mengikis ego sektoral antarinstansi. 

Penegasan ini mengemuka dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Tahun 2026 yang dirangkai dengan peluncuran aplikasi Pro-Kubar di Ruang Rapat Kantor Bappedalitbang Kubar, Sendawar, Kamis (17/9/2026).

Agenda kerja sama Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kubar tersebut digelar untuk menyatukan integrasi data lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini menjadi pijakan utama guna menghasilkan data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga: Tekankan Perencanaan Jangka Panjang, Bupati Minta Rekonstruksi Jalan Sendawar Digarap Menyeluruh

Plt Kepala Bappedalitbang Kutai Barat Sulhendi menegaskan, pengelolaan data daerah yang mengacu pada Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan Perbup Kutai Barat Nomor 37 Tahun 2021 harus menjadi instrumen pemersatu persepsi pembangunan.

"Saya berharap tidak ada lagi ego sektoral dalam pengelolaan data. Data harus kita pandang sebagai aset Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang digunakan bersama untuk mendukung perencanaan, pengambilan kebijakan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan," ujar Sulhendi.

Ia menambahkan, integrasi data yang solid akan mencegah perangkat daerah berjalan sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas. Sinergi ini memastikan program pembangunan daerah tereksekusi dengan tepat sasaran dan berkeadilan.

Baca Juga: Pemkab Kutai Barat Dorong Peningkatan Konektivitas dan Keselamatan Transportasi di Peringatan Hubnas

Pada momentum yang sama, Pemkab Kubar resmi meluncurkan Pro-Kubar, inovasi tata kelola pelayanan operasional pimpinan di bawah Bagian Umum Sekretariat Daerah. Aplikasi ini memusatkan pengelolaan jadwal pimpinan, pemakaian ruang rapat, mobilisasi kendaraan dinas, penugasan staf, hingga dokumentasi kegiatan dinas.

"Saya berharap Pro-Kubar tidak terhenti sebagai sebuah aplikasi, tetapi benar-benar menjadi pola kerja baru yang kolaboratif, terukur, profesional, dan berorientasi pada pelayanan," tutur Sulhendi.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Kutai Barat Yuli Permata Mora menyampaikan bahwa keterpaduan satu data merupakan syarat mutlak agar program pembangunan berpijak pada fakta riil lapangan, bukan asumsi belaka.

"Satu Data Indonesia bukan sekadar keterbukaan data, melainkan ikhtiar bersama untuk menghadirkan kebijakan yang tepat sasaran, anggaran yang efisien, dan pelayanan publik yang lebih baik," tegas Yuli.