BPS Jemput Bola ke Diskominfo Kubar, Sensus Ekonomi 2026 Makin Mudah bagi ASN

KALTIMPOST.ID, ​SENDAWAR – Kolaborasi kuat ditunjukkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kutai Barat dalam menyukseskan agenda nasional Sensus Ekonomi (SE) 2026.

Melalui langkah jemput bola, petugas BPS menggelar pendataan langsung bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kantor Diskominfo Kubar, Rabu (8/7/2026).

​Langkah proaktif ini sengaja diambil untuk memberikan kemudahan bagi para ASN yang memiliki keterbatasan waktu di tengah kesibukan pelayanan publik.

Baca Juga: Sinergi Pendidikan dan Teknologi, SMK 1 Linggang Bigung dan Diskominfo Kubar Teken MoU

Kepala BPS Kutai Barat Lutfi Muta'ali menegaskan bahwa pelayanan langsung di instansi pemerintah membuat proses pendataan jauh lebih efektif.

​"Kami berupaya memberikan pelayanan yang lebih mudah kepada responden dengan mendatangi instansi tempat mereka bekerja. Dengan cara ini, proses pendataan diharapkan dapat berjalan lebih efektif tanpa mengganggu aktivitas pelayanan di masing-masing perangkat daerah," terangnya.

​Meskipun pengisian kuesioner utama dilakukan di lokasi kerja, BPS menjamin validitas data tetap terjaga. Petugas lapangan dijadwalkan tetap mengunjungi kediaman masing-masing responden untuk melakukan proses verifikasi akhir.

Baca Juga: Sumber Sari Cup III Diikuti 45 Tim, Jadi Penggerak UMKM dan Pembinaan Atlet Muda

​Aktivitas verifikasi di lapangan ini nantinya meliputi beberapa hal penting, yakni tagging lokasi, pengambilan titik koordinat rumah responden. ​Dokumentasi, pengambilan foto kondisi rumah sebagai basis data visual. Dan ​pemasangan stiker, penempelan stiker resmi sebagai tanda bahwa rumah tangga tersebut telah selesai didata.

Untuk memperlancar jalannya proses ini, seluruh ASN di lingkungan Diskominfo diimbau untuk bersiap dengan menyediakan dokumen pendukung penting, yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

​Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen krusial dalam memetakan struktur perekonomian, karakteristik pelaku usaha, hingga potret perkembangan ekonomi digital dan ekonomi hijau di daerah. Output data yang komprehensif ini nantinya akan menjadi kompas utama bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan serta perencanaan investasi yang tepat sasaran.