SENDAWAR – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berpotensi memicu efek domino bagi perekonomian daerah langsung direspons cepat oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar). Tak ingin daya beli masyarakat tergerus, Pemkab Kubar bergerak menyusun benteng mitigasi melalui rapat koordinasi (rakor) lintas sektor di Ruang Koordinasi Sekretariat Daerah Kubar, Jumat (12/6/2026).
Rapat krusial ini dipimpin langsung oleh Bupati Kubar Frederick Edwin, didampingi Wakil Bupati H. Nanang Adriani, Pj Sekretaris Daerah Kamius Junaidi, serta Asisten II Ali Sadikin. Seluruh kepala dinas strategis mulai dari sektor perdagangan, pertanian, perikanan, perhubungan, hingga Satpol PP dikumpulkan untuk menyatukan barisan.
Bukan sekadar seremonial, rakor kali ini menonjolkan sejumlah langkah konkret dan taktis yang akan segera dieksekusi di lapangan.
Langkah paling awal dan krusial yang diambil Pemkab Kubar adalah mengamankan jalur hulu distribusi energi. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disdagkop UKM) diinstruksikan untuk segera menempatkan personel khusus di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Agen Penyalur Minyak dan Solar (APMS).
Penempatan personel ini bertujuan untuk memastikan proses distribusi BBM berjalan lancar, mengurai antrean panjang yang kerap mengganggu aktivitas publik, sekaligus menutup celah potensi penyalahgunaan atau penimbunan oleh spekulan yang ingin mencari keuntungan di tengah situasi transisi.
Dampak kenaikan BBM biasanya langsung menjalar ke harga isi piring nasi warga akibat pembengkakan ongkos angkut logistik. Mengantisipasi hal ini, Pemkab Kubar mengoordinasikan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan Dinas Perikanan untuk memperketat pengawasan harga bahan pokok (bapok) di pasar-pasar lokal.
Tim gabungan akan terus memantau pergerakan harga dan pasokan barang secara berkala. Pemantauan intensif ini berfungsi sebagai sistem peringatan dini bagi pemerintah daerah. Jika mendadak terjadi gejolak harga yang tidak wajar di lapangan, pemerintah bisa segera mengambil tindakan intervensi demi menjaga stabilitas dan melindungi kantong masyarakat.
Langkah pamungkas dari rakor ini adalah instruksi Bupati agar setiap perangkat daerah menyetor data riil dan masukan sesuai bidang tugasnya—mulai dari sektor transportasi, pertanian, hingga pelayanan publik.
Data sektoral yang dihimpun dari Dinas Perhubungan dan Bagian Perekonomian, misalnya, akan langsung dijadikan formula dasar untuk menyusun langkah tindak lanjut yang adaptif, termasuk penyesuaian tarif angkutan yang adil bagi sopir maupun penumpang.
Selain itu, Plt Kepala BKAD, Erik Victory bersama perangkat daerah terkait akan menjadikan hasil rakor ini sebagai cetak biru kebijakan anggaran yang responsif, memastikan program-program kedaruratan ekonomi daerah berjalan tepat sasaran.
Melalui sinergi langkah dari hulu ke hilir ini, Pemkab Kubar menegaskan komitmennya untuk tetap responsif di garda terdepan. Targetnya jelas: memastikan pelayanan publik tidak kendur, aktivitas usaha mikro tetap bergeliat, dan roda perekonomian Bumi Tanaa Purai Ngeriman tetap berputar stabil di tengah guncangan harga energi nasional. (*)
Editor : Ismet Rifani