KALTIMPOST.ID, SENDAWAR - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) mengambil langkah strategis guna memperkuat perencanaan pembangunan sektor sanitasi yang berkelanjutan. Langkah ini diwujudkan melalui Audiensi Penyusunan Pemutakhiran Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) yang dihelat di Ruang Rapat Setkab Kutai Barat, Selasa (28/7/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri secara langsung oleh jajaran Pemkab Kutai Barat. Sementara itu, perwakilan dari Direktorat Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, para narasumber, serta tim fasilitator turut ambil bagian secara daring melalui Zoom Meeting.
Baca Juga: DPRD Kaltim Ingatkan Risiko SiLPA Tinggi, Serapan Anggaran PUPR dan Dishub Masih Lambat
Audiensi ini juga melibatkan perangkat daerah yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kabupaten Kutai Barat, para camat, lurah, hingga para petinggi. Keterlibatan lintas sektor ini bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan sanitasi di tingkat daerah secara komprehensif.
Dalam sambutan Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin yang dibacakan pada kegiatan tersebut, ditegaskan bahwa sanitasi bukanlah sekadar urusan pembangunan infrastruktur fisik semata. Lebih dari itu, sanitasi merupakan fondasi fundamental dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, sekaligus memperkuat daya saing daerah.
Bupati mengungkapkan bahwa Pemkab Kutai Barat sejatinya telah menuntaskan implementasi Strategi Sanitasi Kabupaten Tahap I dengan mencatatkan sejumlah capaian positif. Kendati demikian, masih terdapat beberapa program yang belum berjalan secara optimal sehingga memerlukan evaluasi menyeluruh serta penyempurnaan lewat pemutakhiran dokumen strategi sanitasi.
Menurutnya, pemutakhiran Dokumen SSK ini menjadi momentum krusial untuk menyamakan persepsi lintas sektor, memperkuat komitmen bersama dalam penataan lingkungan, serta menghimpun masukan konstruktif agar dokumen yang disusun benar-benar aplikatif dan menjawab kebutuhan riil masyarakat Kubar.
Melalui dokumen yang telah diperbarui tersebut, Pemkab Kutai Barat menaruh harapan besar agar terjalin kolaborasi yang semakin erat dan sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dunia usaha, hingga elemen masyarakat.
Secara strategis, dokumen ini nantinya akan difungsikan sebagai acuan utama dalam, Menetapkan program prioritas pembangunan sanitasi yang tepat sasaran. Lalu memperkuat regulasi terkait pengelolaan limbah dan persampahan di daerah.
Selain itu, mengoptimalkan alokasi anggaran untuk sektor sanitasi dan lingkungan. Serta Mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan serta pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. (*)
Editor : Sukri Sikki