KALTIMPOST.ID, SENDAWAR— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Barat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat Panitia Khusus (Pansus).
Guna membahas Laporan Realisasi Semester I APBD dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2026 di Ruang Rapat Komisi Gedung DPRD Kutai Barat, Jumat (31/7/2026).
Rapat strategis tersebut dihadiri oleh Plt. Asisten Administrasi Umum (Asisten III) Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, Mobilala, bersama perwakilan Bappeda Litbang, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta jajaran perangkat daerah terkait.
Baca Juga: Pelajar Nekat Bawa Motor ke Sekolah Bakal Ditindak, Dishub Samarinda Siapkan Sanksi
"Realisasi anggaran hingga semester pertama masih memerlukan perhatian bersama. Realisasi belanja operasional tercatat baru mencapai 34,75 persen, dengan deviasi sekitar 10 hingga 15 persen dari target yang telah direncanakan, " ujarnya.
Kendati demikian, ia tetap optimistis capaian tersebut dapat ditingkatkan hingga akhir tahun, mengingat komponen belanja operasional didominasi oleh belanja pegawai dan hibah yang realisasinya cenderung mendekati target.
Mobilala juga menjelaskan bahwa pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 menghadapi tantangan spesifik, salah satunya adalah eskalasi harga sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat secara berkala melaksanakan rapat pengendalian guna memastikan seluruh kegiatan di perangkat daerah tetap berjalan sesuai rencana.
Baca Juga: Polres Kutim Musnahkan 885,99 Gram Sabu, Nilai Barang Bukti Capai Rp1,7 Miliar
Sementara itu, Ketua Pansus DPRD Kutai Barat, Adrianus, menegaskan bahwa tugas Pansus dalam pembahasan laporan semester tidak hanya sebatas mengevaluasi capaian kinerja, tetapi juga mendorong lahirnya langkah-langkah strategis untuk perbaikan pelaksanaan APBD ke depan.
Ia berharap forum ini menjadi wadah klarifikasi kebijakan dan evaluasi yang akuntabel di mata masyarakat. Lebih lanjut, Adrianus menyampaikan bahwa pembahasan diarahkan pada aspek yang lebih makro dan strategis, yakni bagaimana pemerintah daerah mengelola keseluruhan pelaksanaan APBD secara efektif.
Fokus utama saat ini bukan lagi sekadar mempertanyakan rendahnya realisasi belanja modal, melainkan menyusun langkah percepatan, menetapkan target bulanan hingga Desember, serta mencari solusi konkrit atas berbagai kendala agar target APBD Tahun Anggaran 2026 dapat tercapai secara optimal. (*)
Editor : Nugroho Pandu Cahyo