SENDAWAR- Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus menggenjot percepatan pembangunan jaringan listrik pedesaan guna mewujudkan pemerataan akses energi bagi masyarakat. Dari total 21 kampung yang sebelumnya belum menikmati layanan listrik, sebanyak 19 kampung kini resmi masuk dalam alokasi pembangunan jaringan listrik tahun 2026.
Langkah strategis tersebut dibahas secara intensif dalam rapat koordinasi rencana pembangunan jaringan listrik di jalur Muara Beloan–Rembayan serta wilayah sekitarnya, Kecamatan Muara Pahu. Pertemuan penting ini digelar di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kutai Barat pada Rabu (19/8/2026).
Plt. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kutai Barat, Mobilala, mengungkapkan apresiasi atas lonjakan alokasi pembangunan yang berhasil diraih dari yang sebelumnya hanya tujuh kampung menjadi 19 kampung. Menurutnya, pencapaian ini tidak terlepas dari komunikasi dan koordinasi yang erat antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, PLN, pemerintah kampung, serta berbagai pihak terkait.
"Harapan kita melalui forum rapat ini dapat dihasilkan keputusan atau kesepakatan bersama yang dapat membuka jalan bagi PLN untuk membangun jaringan, membentangkan kabel Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), hingga instalasi jaringan menuju rumah-rumah masyarakat," ujar Mobilala.
Kendati demikian, ia menegaskan agar seluruh pihak bergerak cepat memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Pasalnya, alokasi yang telah diperoleh daerah berpotensi dialihkan apabila dukungan teknis gagal dipenuhi tepat waktu. Peningkatan alokasi ini juga didapatkan dari kuota daerah lain yang belum mampu memfasilitasi, sehingga kontribusi maksimal dari seluruh pihak sangat krusial.
Sementara itu, Kepala Bagian Sumber Daya Alam (SDA) Sekretariat Daerah Kutai Barat, Andi Kristison, menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari surat kementerian tertanggal 12 Agustus 2026. Dari total 21 desa yang sebelumnya belum teraliri listrik, koordinasi intensif berhasil menambah alokasi tahun ini menjadi 19 desa, sementara tiga kampung lainnya masih berada di luar roadmap pembangunan tahun berjalan.
Andi juga menekankan pentingnya koordinasi sejak dini terkait akses jalan menuju lokasi pembangunan guna mencegah hambatan saat mobilisasi material dan tiang listrik.
Dalam rapat tersebut, terungkap bahwa sejumlah titik pembangunan akan melintasi wilayah operasional perusahaan, termasuk jalur hauling PT MBL dan PT TSA pada Kilometer 1 hingga Kilometer 6, serta memerlukan konstruksi penyeberangan sungai di Kampung Dasaq.
Menanggapi hal tersebut, Camat Muara Pahu, Mauliddin Said, menyatakan dukungannya dan siap membantu koordinasi dengan pihak perusahaan agar titik-titik pembangunan dapat disepakati bersama tanpa mengganggu aktivitas operasional. Selama ini, sebagian warga di wilayah tersebut masih mengandalkan penerangan mandiri melalui iuran swadaya maupun mesin genset berbahan bakar solar.
Dengan masuknya 19 kampung dalam alokasi 2026, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat optimis ketersediaan listrik negara dapat segera dinikmati masyarakat guna mendongkrak aktivitas sosial, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Seluruh pemangku kepentingan kini didorong untuk menyatukan komitmen demi terealisasinya program ini secara tepat waktu. (*)
Editor : Ismet Rifani