KALTIMPOST.ID, SENDAWAR – Kalangan aparatur sipil negara di Kutai Barat diingatkan untuk berada di garda terdepan dalam urusan ketaatan membayar pajak kendaraan. Pemkab Kutai Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menggelar sosialisasi khusus kepatuhan pajak bagi para abdi negara tersebut.
Pertemuan yang berlangsung di Auditorium Aji Tulur Jejangkat pada Rabu (9/9/2026) ini difokuskan pada pendataan dan ketertiban pajak kendaraan bermotor (PKB). Puluhan perwakilan pegawai dari berbagai organisasi perangkat daerah hingga jajaran kecamatan turut hadir memenuhi ruangan.
Baca Juga: Kurang dari 24 Jam, Polsek Babulu PPU Bekuk Dua Pelaku Curanmor Asal Balikpapan
Sekretaris Daerah Kutai Barat Erik Victory hadir langsung membuka forum tersebut. Dalam arahannya, Erik menegaskan bahwa setoran pajak merupakan nadi utama yang menggerakkan roda pembangunan di Bumi Tanaa Purai Ngeriman.
Menurut Erik, uang pajak yang dihimpun dari masyarakat maupun aparatur negara bakal kembali dinikmati warga lewat fasilitas publik. Dana tersebut menopang perbaikan jalan raya, penyediaan sarana pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga penuntasan kemiskinan.
Karena itu, Erik meminta ASN tidak sekadar mengimbau warga, melainkan memberi contoh nyata terlebih dahulu. Kepatuhan para pegawai pemerintah dinilai sangat menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap program perpajakan daerah.
Baca Juga: Membaca Indonesia Dengan Teori Dependensia
Erik mengingatkan agar setiap aparatur lekas memastikan seluruh motor maupun mobil yang dipakai telah terdaftar rapi serta lunas kewajiban pajaknya. Keteladanan moral abdi negara menjadi cerminan langsung dari wibawa pemerintah daerah di mata publik.
Agenda ini bukan sekadar penyampaian materi searah di podium. Bapenda Kubar turut membuka loket konsultasi, simulasi rincian biaya PKB, dan verifikasi faktual bagi kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi milik ASN.
Layanan langsung tersebut dibuka agar pemerintah daerah memiliki basis data aset kendaraan bermotor yang makin rapi dan akurat. Lewat data yang valid, pengawasan dan pengelolaan aset operasional di lingkungan birokrasi menjadi jauh lebih tertib.
Baca Juga: Tergelincir pada Juli 2026, Nilai Ekspor Kaltim Masih Perkasa Tembus USD1,95 Miliar
Selama sesi diskusi, para ASN antusias menanyakan prosedur praktis mutasi pelat nomor, pengurusan perpanjangan STNK, hingga keringanan denda lewat relaksasi pajak. Petugas Bapenda pun langsung memberikan penjelasan teknis serta panduan pengurusan dokumen di tempat.
Erik berharap para peserta yang hadir dapat menularkan semangat tertib administrasi ini kepada rekan kerja di kantor masing-masing.
Sikap disiplin dari aparatur sipil negara diyakini mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat luas untuk ikut taat membayar pajak demi kemandirian daerah.
Editor : Dwi Restu A