KALTIMPOST.ID-Pemerintah Kabupaten Kutai Barat bersama jajaran Detasemen Polisi Militer (Denpom) VI/1 Samarinda memperkuat koordinasi lintas sektoral guna memantapkan stabilitas keamanan wilayah. Langkah ini ditandai dengan kunjungan kerja Komandan Denpom VI/1 Samarinda Letkol Cpm Muhammad Ade Wijaya yang diterima langsung oleh Bupati Kutai Barat Frederick Edwin di Sendawar, Kamis (10/9/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Koordinasi Lantai III Kantor Bupati Kutai Barat tersebut membahas sejumlah agenda strategis. Fokus utamanya adalah penguatan ketertiban serta penegakan hukum militer di wilayah Bumi Tanaa Purai Ngeriman.
Dalam kesempatan itu, Bupati Kutai Barat menyematkan songkok khas Kutai Barat kepada Letkol Cpm Muhammad Ade Wijaya sebagai bentuk penghormatan dan sambutan hangat dari masyarakat setempat. Frederick Edwin menegaskan, pemerintah daerah menyambut baik kehadiran jajaran Denpom VI/1 Samarinda.
Komunikasi kelembagaan yang terjalin erat dinilai menjadi pondasi penting dalam menyokong jalannya pembangunan daerah. "Atas nama pribadi, masyarakat, dan segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dandenpom, Wadandenpom beserta rombongan," kata Frederick Edwin.
Menurutnya, terciptanya situasi yang aman dan kondusif tidak bisa dicapai jika pemkab berjalan sendiri. Keterlibatan aktif seluruh unsur keamanan, mulai dari TNI, Polri, hingga Polisi Militer, sangat mutlak dibutuhkan secara konsisten. Sebagai bentuk komitmen nyata, Pemkab Kutai Barat siap mendukung optimalisasi peran penegakan hukum militer.
Dukungan tersebut meliputi rencana penguatan sarana dan fasilitas pendukung pertahanan, termasuk keberadaan Subdenpom di wilayah Kutai Barat. Bupati juga membuka pintu selebar-lebarnya untuk kolaborasi berkelanjutan di berbagai bidang pelayanan publik dan penegakan tata tertib daerah.
Menanggapi sambutan tersebut, Letkol Cpm Muhammad Ade Wijaya menyampaikan apresiasi tinggi atas keterbukaan Pemkab Kutai Barat. Kunjungan kerja ini bertujuan mempererat kemitraan yang sudah terbangun solid selama ini. "Kedatangan kami ini untuk menguatkan kolaborasi dengan Bapak Bupati dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat," jelas Ade Wijaya.
Ade menambahkan, unsur pendukung penegakan hukum militer di daerah memiliki peran vital dalam memperlancar tugas operasional di lapangan. Keberadaan pos atau detasemen perbantuan mempermudah deteksi dini serta penanganan kebutuhan koordinasi secara cepat. (riz)
Editor : Muhammad Rizki